Penggusuran warga DPR ciptakan kemiskinan baru

30

Akbar-Medan | Penggusuran warga di daerah pinggiran rel (DPR) di Kel Belawan 2, Kec Medan Belawan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), dinilai menciptakan kemiskinan baru. Selain itu, PT KAI dianggap tak transparan perihal tindakan penggusuran tersebut.

Hal tersebut terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) antara warga DPR dengan Komisi A DPRD Medan, Selasa (26/9/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu dan dihadiri anggota Komisi A lainnya Umi Kalsum, Zulkarnaen Yusuf dan lainnya.

Zakaria, salah seorang warga memaparkan mereka teraniaya atas tindakan pengusuran tersebut. Terlebih lagi ganti rugi sebesar Rp1,5 juta yang diberikan tidak layak.

“Kami sudah puluhan tahun tinggal dan memang kami akui kami menyewa, tapi sekarang kami dipaksa keluar dan hanya dapat uang ganti rugi yang tak layak,” ucapnya.

Warga lainnya menyebut kawasan yang digusur tersebut akan dibangun rumah toko (ruko). Ini diketahui setelah dilakukan pertemuan.
Dugaan ini mencuat lantaran kawasan yang digusur awalnya dihuni 149 bangunan, saat ini hanya tersisa tujuh bangunan. “Kami bertanya apa yang dibangun, katanya mau dibangun depo container, double track sampai ruko. Ini tidak pasti,” kata warga.

Bila kawasan itu dibangun rel ganda, warga justru sangat mendudung. Karena penggusuran tidak dilakukan secara total. “Kalau bisa seperti di Jalan Merak Jingga, hanya bagian belakang rumah yang dibongkar,” ucap warga lainya.

Menanggapi itu, Umi Kalsum menilai tindakan PT KAI tidak transparan dalam tindakan pengusuran dan telah menyalahi UUD 1945. ”Langkah yang dilakukan PT KAI tidak transparan melakukan pengusuran mau dijadikan kawasan tersebut. Dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Justru penggusuran yang dilakukan PT KAI jelas-jelas menciptakan kemiskinan baru,” sebutnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Medan Utara ini berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Sehingga Medan Rumah Kita benar-benar dapat dirasakan warga.

Umi berharap pihak Muspika sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan dari Pemko Medan lebih peduli serta tidak berpihak. Sebab, pada RDP yang dilakukan justru pihak Camat dan PT KAI tidak hadir. “Kita sangat kecewa karena ketidakhadiran ini, terutama PT KAI. Tidak menemukan solusi yang terbaik,” bebernya.

 

Loading...