Persoalan banjir di medan belum tuntas

12
Walikota medan sat meninjau pengorekan parit dalam pengentasan banjir yang belum tuntas di kota medan

Dedi-Medan | Jalan rusak dan banjir belum bisa tertuntaskan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Banyak kendala dan alasan.

Salah satunya serapan anggaran tahun 2016, yang hanya 77,98%, atau hanya Rp584,739 miliar dari proyeksi Rp749,858 miliar.

“Medan rumah kita, tapi jalan masih banyak yang berlubang, cukup memprihatinkan karena kita sering kebanjiran. Kenapa serapan anggaran tidak 100%,” kata Anggota DPRD Medan Anton Panggabean dalam rapat Panitia Khusus Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Medan 2016 (Pansus LPj) di ruang Banggar DPRD Medan.

Anggota Pansus LPj ini mencontohkan, realisasi anggaran program pembangunan drainase dan gorong-gorong Rp 220,653 miliar atau 79,58% dari anggaran Rp 277,259 miliar.

“Drainase cukup jelek di Medan. Sering dibully di berbagai media. Kenapa bisa terjadi? Apa tak ada skala prioritas,” katanya dan pertanyaan sama juga dilontarkan oleh anggota Pansus LPj lainnya.

Kepala Dinas Bina Marga Medan Khairul Syahnan menjelaskan, serapan anggaran tidak 100% dikarenakan beberapa hal. Pertama, adanya kendala administrasi dan batas waktu pelaksanaan.

“Secara fisik, program sudah dilaksanakan seluruhnya. Hanya saja belum dibayarkan tahun 2016 karena administrasinya belum selesai,” katanya.

Sedangkan untuk program pemeliharaan jalan jembatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 6,501 miliar tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu pelaksanaanya.

Dalam rapat Pansus LPj dengan Dinas Binamarga yang terbilang singkat, Syahnan mengakui, belum bisa menyelesaikan persoalan banjir di Medan secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran.

Selain itu, ada juga beberapa saluran pembuangan yang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi  Sumatera Utara, khususnya untuk pembuangan ke sungai yang ada di Medan.

“Pembuangan drainase kita kini terkoneksi ke sungai. Kami harus koordinasi dengan pemerintah balai sungai di provinsi,” katanya. Ketua Pansus LPj Ilhamsyah membatasi pertanyaan anggota pansus khusus pada rencana dan pelaksanaan anggaran, serta pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh dinas.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan anggaran, jadi kita fokus pada serapan anggaran. Kalau kebijakan, itu di LKPj,”kata Ilhamsyah.

Loading...