Pemko Tolak Membantu IOM

156

M24.CO|MEDAN
Pemerintah Kota Medan melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Armansyah Lubis sendiri menyatakan menolak memberikan bantuan kepada International Organization for Migration (IOM).

Kata Armansyah, warga Kota Medan menilai Pemko tak adil dengan pemberian bantuan ke pengungsi. Pasalnya, warga Kota Medan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. “ Jujur saja. Karena IOM mendatangi saya dan tak mendapatkan solusi.Mereka (IOM) menjumpai Pal Wakil.Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Wakil tentang kondisi ini.Masyarakat marah kenapa pengungsi dibantu. Masyarakat tidak mau tahu akan hal ini kami akan jadi serangan nantinya ,”katanya.

Armansyah menjelaskan bentuk permintaan IOM yakni pengungsi meminta bantuan fasilitas tenaga kerja bahasa Inggris kepada anaknya. Lalu, meminta kerja sama mencari penampungan lagi. Akibat ini, warga yang berada di tujuh lokasi penampungan melakukan protes. “ Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga bahwa dana penampungan pengungsi bukan menggunakan dana APBD. Terkadang masyarakat berpikir kita menggunakan dana APBD Kota Medan karena mereka bisa hidup enak dikota ini ,”ujarnya.

Bahkan,kata pria yang disapa Bob ini,pihaknya sudah berungkali meminta IOM agar menyampaikan kepada publik bahwa pengungsi ini mendapat bantuan dari kehidupan berasal dari IOM. “ Masyarakat sudah resah atas keberadaan pengungsi ini.Dan saya sudah melihat langsung bagaimana kehidupan mereka yang terlalu enak di Kota Medan,tapi berungkali saya minta IOM menyampaikan kepada publik atas bantuan kehidupan yang didapatkan serta bukan dari Pemko Medan ,tapi sampai sekarang IOM tidak mau,” tegasnya yang langsung menyebutkan beberapa lokasi bgaik dikawasan Tomang Elok,Jalan Setia Budi dan lainya yang secara perlahan sudah membaur kepada masyarakat.

Imbasnya,pihak IOM diwakili Abdul Riza didesak pihak Komisi A DPRD Kota Medan untuk menyatakan kebenaranya tersebut yang awalnya merasa keberatan menyampaikan fakta yang dipapar tersebut . “ Itu hanya uang makan saja,” katanya singkat,tapi seusai rapat pertemuan saat ditanyakan wartawan hal ini tetap tidak ingin terbuka atas bantuan yang diberikan serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak Imigrasi.

Juga,dikatakan Riza pihaknya telah melakukan peringatan kepada para pengungsi untuk menjaga sikap. Katanya, imbauan ini dilakukan setiap empat bulan sekali. “ Tidak semua pengungsi seperti itu. Masih ada banyak lagi yang baik ,”kilahnya kembali sehingga menimbulkan pertentangan dari pihak Aliansi Masyarakat Pribumi yang akan melakukan sweping. Karena, pihak IOM seakan melakukan pembiaran dengan ini.

Ditempat yang sama, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Yudi mengatakan saat ini ada 2098 pengungsi yang beradai di Kota Medan.Dari 2098 pengungsi tersebut tersebar di tujuh lokasi pengungsian.

Yudi mengatakan jika masyarakat terasa terganggu dengab tingkah pengungsi silakan melapor ke Kantor Imigrasi. Dengan itu, Yudi berjanji akan melakukan tindakan. “ Kami juga tidak menghendaki pengungsi. Ini bukan masalah imigrasi saja. Ini masalah kita semua,”katanya.

Kata Yudi juga dari 2098 pengungsi, 318 akan diberangkatkan menuju negara tujuan ke tiga yakni Amerika Serikat.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus yang memimpin rapat saat itu kembali menegaskan kepada IOM untuk membangun satu lokasi penampungan. Sehingga dapat diawasi oleh pihak imigrasi dan Dinsosnaker. “ Kami minta kepada IOM untuk menyewa satu tempat penampungan. Jangan beepencar-pencar.Selain itu, dapat juga terawasi oleh pihak Imigrasi,”katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun kembali menilai IOM seakan sebagai agen untuk menampung pengungsi di Kota Medan. Pasalnya, pengawasan di Kota Medan begitu longgar. “ Jangan-jangan kalian agen dari sana. Karena di sini begitu leluasa. Begitu bebas,”katanya.

Andi Lumbangaol,Wakil Ketua Komisi A pun kembali mengingatkan seluruh pihak agar serisu melakukan penanganan pengungsi tersebut. “ Ini harus diatasi dengan cepat.Jangan sampai masyarakat kita sendiri yang bangga menjadi pengusngi karena mendapat biaya makan dan lainya.Seluruh pihak harus melindungi masyarakat Kota Medan ,”ucapnya seraya mendukung keputusan yang diambil untuk pembangunan selter secara khusus tidak lagi berbaur dengan masyarakat. (red)

Loading...