Penetapan UMP Sumut Diperkirakan Tepat waktu

128
Pemprov-Sumut-Optimis-Penetapan-UMP-Sumut-Tepat-waktu
Pemprov-Sumut-Optimis-Penetapan-UMP-Sumut-Tepat-waktu
Pemprov-Sumut-Optimis-Penetapan-UMP-Sumut-Tepat-waktu
Pemprov-Sumut-Optimis-Penetapan-UMP-Sumut-Tepat-waktu

M24.CO|MEDAN
Meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan namun Sekda Provsu Hasban Ritonga mengaku optimis kalau penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sudah diumumkan pada 1 November 2016 mendatang sesuai yang anjurkan pemerintah pusat.

Begitupun menurut Hasban jika diluar dugaan terjadi kemoloran tentunya tidak akan memakan waktu yang panjang supaya kepastian hukum itu terjamin. “Kita harapkan jangan molor,” ujar Hasban Ritonga kepada wartawan, Jumat (28/10/2016).

Dikatakan Hasban, Pemprov Sumut masih melakukan pembahasan mengenai kenaikan UMP tahun 2017. Menurutnya ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan untuk menaikkan UMP. Namun Hasban mengaku belum mengetahui secara pasti kenaikannya bergerak ke angka berapa nantinya. Untuk menaikkan upah minimum tersebut, kata Hasban, rapat dewan pengusaha juga dipertimbangkan, inflasi juga jadi pertimbangan dan nilai rupiah juga dipertimbangkan.

“Harapan kita kalau bisa penghasilan buruh itu bisa naik. Itu harapan kita, saya berpihak kesitu. Tetapi kan kelangsungan usaha, dunia usaha dipertimbangkan juga kan, agar jangan berpindah tempat atau tutup. Kedua belah pihak dipertimbangkan, pasti,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut Bukit Tambunan mengaku kalau terkait upah tenaga kerja atau buruh pihaknya merujuk kepada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Artinya, Pemprovsu dapat dipastikan tidak akan berani menetapkan upah minimum tanpa mengacu PP tersebut.

“Kita di Sumut ini harus patuh terhadap kepatutan dan kepantasan. Sebagai negara hukum kita harus patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Makanya apa iya ada daerah yang tidak ada mengacu kepada PP itu soal pengupahan,” ujar Bukit.

Begitupun lanjut Bukit terkait aspirasi yang disampaikan oleh para buruh yang menginginkan penetapan upah dengan nilai real kebutuhan hidup layak (KHL) melalui survey pasar oleh dewan pengupahan melalui sejumlah aksi di Medan pihaknya tetap tetap laporkannya ke pemerintah pusat. Namun, kalau untuk memenuhi tuntutan buruh Pemprovsu diakui Bukit tidak akan melanggaran aturan yang ada.

“Kita akan terus berikan penjelasan kepada buruh. Jangan karena adanya tekanan kita melanggar aturan,” pungkasnya. (red)

Loading...