Pengesahan Ranperda Kepling Tertunda

37

MEDAN|Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan tertunda. Padahal, sembilan fraksi di DPRD Medan menyetujui Ranperda tersebut.

Penundaan pengesahan Ranperda terjadi akibat tidak ditemukannya kata sepakat, antara DPRD Medan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terkait ketentuan waktu mengenai pembentukan lingkungan dan penataan lingkungan.

Dalam pasal 27 dari Ranperda tersebut dinyatakan, ketentuan mengenai pembentukan lingkungan diberikan waktu 4 tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya. “Kita pada prinsipnya mendukung, bahwa ketentuan mengenai pembentukan lingkungan diberikan waktu 4 tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya,” kata Ketua Fraksi PAN HT Bahrumsyah, didukung Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD di gedung dewan Jln Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (20/3).

Pernyataan kedua fraksi tersebut tidak sejalan dengan tujuh fraksi lainnya di DPRD Medan, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura dan Persatuan Nasional (FPN). Tujuh fraksi ini menyebutkan, ketentuan pembentukan lingkungan diberikan waktu 2 tahun untuk penataan lingkungan sesuai hasil dari rapat finalisasi pembahasan melalui panitia khusus (pansus) pembahasan ranperda tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, kemudian ditunda sementara, guna melakukan koordinasi dengan pimpinan fraksi yang ada di DPRD Medan.

Seusai rapat koordinasi tersebut, rapat paripurna yang dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Akhyar Nasution juga tidak menemukan kata sepakat. Sehingga rapat dengan agenda pengesahan tersebut ditunda sampai menunggu waktu penjadwalan ulang.

Sebelumnya dalam pandangan fraksinya, Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan minta Pemko Kota Medan segera membentuk tim kajian pembentukan lingkungan, agar dapat bekerja mempersiapkan pembentukan lingkungan sesuai tata cara dan persyaratan yang ditetapkan.

FPD dalam pendapatnya yang disampaikan Drs Hendrik H Sitompul menjelaskan, menerima finalisasi Ranperda, namun khusus untuk persyaratan calon Kepling sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (poin M), agar ditambah kalimat termasuk juga organisasi kemasyarakatan pemuda. “Sebab, seorang Kepling sebagai bagian dari perangkat pemerintah kelurahan haruslah independen dan steril dari berbagai kepentingan kelompok tertentu serta harus benar-benar sebagai pengayom masyarakat,” katanya.

Sementara, Ketua Pansus Ranperda tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, Robby Barus, menyebutkan, dalam Ranperda nantinya, pengangkatan kepala lingkungan akan berubah menjadi pembentukan lingkungan, sesuai dengan Bab IV yang berisi pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk. Dimana, wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 kepala keluarga. “Kepala lingkungan (kepling) diangkat untuk masa bakti 3 tahun, tehitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya,” tandasnya. (red)

Loading...