Penutupan Parit Dilakukan PT KIM Sebabkan Banjir

54

RED-MEDAN|PT Kawasan Industri Medan (KIM) tidak menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kebijakan pembangunan usahanya. Terbukti, banyak parit-parit besar yang dulunya terintegrasi sekarang malah ditutup.

Ungkapan itu disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan melalui juru bicaranya, Jumadi dalam rapat paripurna terhadap Ranperda Kota Medan tentang penyertaan modal Pemko Medan kepada PT Kawasan Industri Medan (KIM), Selasa (25/4/2017).

Penutupan parit terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, yang masuk KIM 1, KIM 2 dan KIM 3. Akibat penutupan parit-parit tersebut, masyarakat di sekitar PT KIM selalu mengalami banjir ketika hujan datang.

“Selama puluhan tahun, warga selalu menjadi korban ketidak pedulian PT KIM. Oleh karena itu, kami meminta agar PT KIM melakukan terobosan, guna menghentikan derita masyarakat korban banjir,” bilangnya.

Jumadi menambahkan, jika terjadi banjir, tentu ini merugikan dunia usaha dan investasi di PT KIM. Karena itulah, harus ada solusi yang jelas dan kongkrit untuk ini.

Selain itu, PT KIM juga diminta memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya. Karena selama ini masyarakat mengeluh akibat limbah.

“Kami minta Pemko Medan memastikan agar limbah dari pabrik-pabrik yang ada di kawasan PT KIM, telah melalui proses yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan melalui Herri Zulkarnain, mengkritisi keterlambatan dalam mengajukan Ranperda ini sebagaimana mestinya.

“Fraksi Demokrat berkeyakinan, karena ketiadaan peraturan daerahlah yang membuat pihak PT KIM memanfaatkan momentum melakukan cicilan deviden laba ke Pemko Medan selama 10 tahun. Sehingga merugikan kepentingan Pemko Medan,” tuturnya.

Dengan pedoman yang ada di peraturan daerah ini, lanjutnya, diharapkan penerimaan deviden setiap tahunnya akan teralisasi secara baik, tidak dicicil dan akan lebih meningkat.

“Kami berpendapat, hasil finalisasi panitia khusus terhadap penyempurnaan Ranperda ini, dapat kami terima. Dan oleh karenanya sepakat untuk diputuskan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandasnya.

Loading...