Polda Sumut dan BPN perkuat kerjasama

21

Net-Ahmad-Medan | Guna mengantisipasi masalah sengketa lahan di Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw melakukan penandatanganan keputusan bersama dengan Kakanwil BPN Provinsi Sumut terkait penanganan kasus di bidang agraria dan tata ruang di JW Mariot Hotel Medan, Jumat (6/4) sekitar pukul 08.00 Wib.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Drs Agus Andrianto SH, Irwasda Polda Sumut, Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres/Tabes jajaran Polda Sumut serta Kasat Reskrim jajaran Polda Sumut, Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Brigjen Pol Abdul Hasyim Gani, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Erna M Mochtar SH MSi, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraris, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, R B Agus Widjayanto, SH MHum, Kakanwil BPN Prov Sumut, Bambang Priono SH MH, Kabareskrim Polri yang diwakili AKBP Agus Prasetyono dan AKP Dorasi serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumut.

Kakanwil BPN Provinsi Sumut, Bambang Priono SH MH menyampaikan, wilayah Sumatera Utara terbentang seluas 72.981 km dengan wilayah hutan sebesar 37.421 km persegi dan luas perkebunan seluas 21.417 km persegi. Presiden RI telah mengidentifikasi masalah mafia tanah sehingga kemudian memerintahkan untuk segera mendaftarkan setiap bidang tanah dan sekaligus mensertifikatkan atas nama setiap orang yang mempunyai hak untuk meminimalkan potensi tumbuhnya praktek-praktek mafia tanah.

“Dalam setiap kunjungan, Presiden RI selalu menyampaikan keinginan agar semua bidang tanah bersertifikat pada tahun 2025 agar pertumbuhan ekonomi keluarga Indonesia dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang turut mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Sumut dan segenap jajaran atas dukungan yang telah membuat mereka berani menjawab tegas perintah pimpinan untuk kembali mendaftar secara sistematik seluruh bidang-bidang tanah di seluruh Sumatera Utara.

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw mengatakan, Presiden RI melalui Nawacita Presiden, telah menggulir program dalam reformasi agraria, pemberantasan mafia tanah dan juga pungli terkait pengurusan sertifikat tanah yang dalam implementasinya telah berulang kali menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Beberapa permasalahan pertanahan menjadi atensi bersama diantaranya permasalahan HGU PTPN 2 yang telah lama habis masa berlakunya.

“Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan hutan liar, pencegahan timbulnya sengketa pertanahan dan pemberantasan mafia tanah dalam upaya penegakan hukum,” ungkap Paulus.

Paulus berharap kepada tim terpadu Polda Sumut dan Kanwil BPN Prov Sumut dapat bekerja dengan solid dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mengatasi segala permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Loading...