Bawaslu Sumut Didesak Tuntaskan Sengkarut Pilkada Padangsidimpuan

MEDAN-M24 | Puluhan massa geruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut di Jln T Amir Hamzah Medan, Rabu (18/7). Massa mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumut mendesak Bawaslu Sumut agar mengusut dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan.

Massa datang membawa spanduk dan pengeras suara mencoba masuk ke Kantor Bawaslu Sumut yang telah dijaga ketat puluhan petugas Polrestabes Medan.
Ketua DPP Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumut, Yudhi William Pranata, meminta Bawaslu Sumut agar segera mengusut dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidempuan. “Segera ditindaklanjuti laporan dugaan tindak pelanggaran pada Pilkada Padangsidimpuan. Meminta kepada Bawaslu lebih tegas menelaah laporan dugaan sengketa Pilkada Padangsidimpuan, dimana salah satu paslon yang mengklaim dirinya menang diduga melanggar PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 69 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban calon menyampaikan SK Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang seyogianya paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan tanggal 27 Juni, sementara SK calon bersangkutan terbit tanggal 6 Juni,” papar Yudhi.

Yudhi merinci ada tiga paslon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan yang bertarung. Mereka adalah H Muhammad Isnandar Nasution SSos dan Dr Ali Pada Harahap MPd (paslon Nomor Urut 1); H Rusydi Nasution STP MM dan Drs H Abdul Rosad Lubis MM (paslon Nomor Urut 2) dan Irsan Efendi Nasution SH dan Ir H Arwin Siregar MM (paslon Nomor Urut 3).
Untuk Paslon Nomor Urut 3, Irsan Effendi Nasution yang merupakan anggota DPRD Padangsidimpuan berpasangan dengan Arwin Siregar melalui jalur independen yang dipermasalahkan. “Segera terbitkan surat pembatalan atau sanksi kepada paslon nomor urut 3,” tegasnya.

Loading...

Pihaknya meminta untuk diusut dan akan terus mengawal laporan dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan. “Kita meminta untuk dilakukan Pilkada ulang di Padangsidimpuan, karena ada permainan yang tidak fair dan tidak sehat. Padahal pejabat selalu mengkampanyekan aman, bersih dan damai, tapi nyatanya tidak. Kita meminta khususnya warga Padangsidimpuan, sama-sama mengawalnya. Semoga kita bisa ciptakan dan kita tumbuhkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membangun Kota Padangsidimpuan ke depan,” harapnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengaku pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan dan masih memerosesnya. “Ini masih dalam proses pelanggaran. Laporannya kami terima Senin 16 Juli 2018. Kami masih mendengarkan keterangan dari pihak terkait, seperti KPU Padangsidimpuan, ketua partai dan pemerintah setempat. Makanya masih diproses,” ungkap Syafrida.

Syafrida menegaskan, untuk menangani pelanggaran itu butuh waktu 3 hari ditambah 2 hari. “Tolong beri waktu kami untuk memerosesnya. Bawaslu dan Panwaslih tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada lagi. Berwenang ketika masih proses tahapan. Kami juga hanya berwenang dugaan pelanggaran bukan memberikan putusan tapi wewenangnya Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Terkait masalah ini, salah seorang pengamat hukum di Medan, Muhammad Erwin SH MHum menimpali, KPU Padangsidimpuan dinilai telah melanggar Undang-Undang dengan meloloskan Irsan Efendi Siregar menjadi calon Walikota.
Menurutnya Pasal 69 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 3 tahun 2017 menegaskan kalau yang diminta adalah surat pengunduran diri bukan proses surat pengunduran diri yang masih dalam proses. “Jadi yang diminta itu surat pengunduran diri bukan prosesnya,” tegasnya.
Jadi menurut Erwin, dalam hal ini, KPU Padangsidimpuan telah melanggar Undang-Undang dengan meloloskan paslon Walikota bermasalah. (donny)

Loading...