Budayawan imbau calon kepala daerah junjung budaya malu

27

MEDAN-M24 |Budaya malu seharusnya diterapkan dan dijunjung tinggi oleh seorang calon pemimpin. Pesan moral ini dilontarkan Budayawan Tengku Zainuddin SH, lantaran sudah bukan rahasia bahwa banyak calon kepala daerah yang menghalalkan segala cara untuk memuluskan tujuannya.

“Bagaimana seorang calon pemimpin bisa dikatakan telah menerapkan dan menjunjung tinggi budaya malu? Sederhananya, cita-cita yang baik harus dijalankan dengan tata cara yang baik pula: tidak memanfaatkan celah dalam konteks hukum positif, melainkan lebih mengedepankan moralitas,” tukas budayawan Sumut yang juga berprofesi sebagai advokat dan mediator ini, Minggu (10/6/2018).

Tengku, demikian budayawan ini akrab disapa, menekankan bahwa calon pemimpin harus lebih dulu menunjukkan kesiapannya dalam menjalani kontestasi politik yang kelak menghantarkannya menjadi seorang pemimpin. Baik mempersiapkan diri dalam konteks manajerial dan program kerja, juga memenuhi segala prasyarat yang tercantum dalam aturan dan perundang-undangan.

Dia kemudian mencontohkan kesiapan H. Edy Rahmayadi dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, dengan mengajukan pensiun dini dan mundur dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Dengan begitu, H. Edy Rahmayadi telah melepaskan segala hak dan fasilitas yang sebelumnya ia dapatkan atas jabatan Panglima Kostrad.

Lantas, bagaimana dengan Calon Walikota Padangsidimpuan No 3, Irsan Effendi Nasution? Dari penelusuran M24, ternyata politisi Partai Golkar ini belum menyerahkan SK pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Padangsidimpuan hingga berakhirnya batas waktu (30 hari sebelum hari pencoblosan), yang jatuh pada 27 Mei 2018. Padahal, itu jelas disyaratkan dalam Pasal 69 ayat 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3/2017.

“Inilah yang dimaksud kesiapan. Jika tidak mampu atau tidak mau memenuhi ketentuan, sama artinya tidak memiliki kesiapan. Sekali lagi saya sampaikan, calon pemimpin harus menjunjung tinggi budaya malu agar menjadi contoh bagi yang dipimpin,” tukas aktivis pencetus Gerakan Boemi Poetera ini.

Tengku menjabarkan, Pasal 69 ayat 5 PKPU No 3/2017 dibuat agar dalam kontestasi politik tidak ada oknum yang menggunakan fasilitas maupun keuangan negara dalam proses pemenangan. Karenanya, klausul aturan itu mensyaratkan seorang calon kepala daerah yang sebelumnya merupakan PNS, Anggota TNI/Polri dan anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI harus menyerahkan SK Pemberhentian dari instansi berwenang.
Diketahui, Irsan Efendi Nasution juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat lantaran persoalan ini. Laporan diajukan oleh LSM Penjara Sumut.

“Hingga 30 hari sebelum pencoblosan, SK Pemberhentian Irsan Effendi Nasution sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan belum ada,” ujar Sekretaris LSM Penjara Sumut, Feri Nofirman Tanjung kepada wartawan, seusai membuat laporan, 6 Juni lalu.

Lebih lanjut Feri Nofirman mengatakan, PKPU Nomor 3/2017 itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Di UU itu tegas dikatakan bahwa, seorang pejabat harus memundurkan diri. Konkretnya, harus berhenti atau diberhentikan oleh instansi terkait.

Sebelumnya kata Feri, pihaknya juga sudah melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut ke KPU Sumut. ”Kita berharap agar laporan kami segera ditindaklanjuti, karena saudara Irsan, kami duga sudah wajar diberikan status TMS,” tandasnya. (gunawan)

Loading...