Jadi Timses Petahana, Oknum PNS Pemko Siantar Diadukan ke Panwas

279
*Didesak Untuk Segera Dipecat*
M24.CO|SIANTAR
Oknum pegawai negeri sipil (PNS) inisial JS dan disebut-sebut menduduki jabatan sebagai Kasubbag Perlengkapan di Rumah Dinas Walikota Pematangsiantar dilaporkan Ibnu Manurung (41) ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) atas dugaan terjadinya pelanggaran berupa tindak pidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pemtangsiantar.
Oknum PNS berinisial JS itu secara resmi dilaporkan Ibnu Manurung melalui suratnya tertanggal 29 Oktober 2016 atas  dugaan berperan sebagai Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 Hulman Sitorus-Hefriansyah. Laporan itu ditembuskan ke Gubernur Sumut, Ketua Panwaslu Sumut, Ketua KPU Sumut, Kapolda Sumut, Penjabat (Pj) Walikota Pematangsiantar, Ketua KPU Pematangsiantar dan ke Kapolres Pematangsiantar.
Surat laporan Ibnu itu ikut ditandatangani dua orang saksi yang juga melihat perbuatan oknum JS itu. Kedua saksi itu adalah Fetra Tumanggor dan Marudut Siburian. Dalam laporan itu ikut dilampirkan bukti-bukti keterlibatan oknum PNS itu, diantaranya sejumlah foto.
“Sudah resmi kita laporkan tanggal 29 Oktober kemarin ke Panwaslih. Kita juga melampirkan bukti-bukti seperti foto oknum itu,” tukas Ibnu Manurung, Senin (31/10/2016) sore.
Dijelaskan Ibnu dalam laporannya, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 Wib berlangsung kegiatan pemekaran Gereja HKI Resort Simarimbun. Saat itu, Bernhard Damanik SE selaku Ketua Panitia kegiatan memanggil nama-nama tertentu untuk berdiri di depan podium, dan ternyata JS (terlapor) ikut tampil ke depan.
Pada saat itulah, terlapor memang tidak ada mengajak yang hadir untuk memilih serta memenangkan pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2 yaitu Hulman-Hefriansyah pada Pilkada Pematangsiantar, tetapi karena dia seorang ASN maka kehadirannya ikut maju ke podium dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi aturan hukum tentang ASN dalam Pilkada.

Menguatkan bukti pelaporannnya, Ibnu Manurung meminta kesediaan beberapa orang saksi, diantaranya Fetra Tumanggor dan Marudut Siburian. Ketrlibatan oknum itu juga sebut Ibnu sudah didokumentasikan untuk dijadikan bukti perbuatan pidananya.
Masih dalam laporannya, Ibnu Manurung mengatakan, oknum bernisial JS itu telah melanggar UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ANS) jo UU No 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, jo Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS (sekarang ASN) yang melarang ASN untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pilkada dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung maupun tidak langsung.
Selain itu juga melanggar UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mengenai larangan bagi ASN untuk mengikuti kegiatan kampanye atau melakukan kampanye untuk pasangan calon kepala daerah.
Bahwa tindakan serta perbuatan terlapor menurut Ibnu dalam suratnya adalah pelanggaran serius dari UU No 5 tahun 2014 tentang ASN tadi, khususnya Pasal 2 huruf (f) mengenai Azas Netralitas, dan juga melanggar Kode Etik dari UU No 5 tentang ASN tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 huruf (a), sbb; “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi”.
Dan pelanggaran PP No 53 tahun 2010 khususnya Pasal 4 ayat (15) huruf a, c dan d, yakni; PNS Dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung paslon, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salahstu paslon selama masa kampanye, serta dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau memberikan barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut laporan Ibnu Manurung, maka sangat jelas bahwa oknum JS selaku terlapor telah melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran harus dijatuhi hukuman disiplin pemecatan secara tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 poin (4) dari PP No 53 tahun 2014 tntang ASN.
Demi kepastian hukum sekaligus menjadi efek jera bagi kalangan PNS/ASN, Ibnu Manurung dengan sangat mendesak meminta kepada Panwaslih Kota Pematangsiantar untuk menindaklanjuti pengaduannya dan hasilnya dapat diberikan kepada Pj.Walikota Pematangsiantar untuk segera memberikan sanksi berupa pemecaran secara tidak hormat terhadap terlapor.
Sementara itu, Humas Pemko Pematangsiantar, Drs.Jalatua Hasugian MSi ketika dikonfirmasi adanya dugaan oknum PNS dilaporkan ke Panwaslih sebagaimana disebutkan Ibnu Manurung dalam laporannya? mengaku tidak berwenang mengomentarinya.

“Itu kewenangan Panwaslih, biarlah mereka yang memproses,” ujarnya singkat. Demikian pula saat ditanya nomor HP JS untuk dikonfirmasi, juru bicara Pemko itu mengaku tak tahu nomornya dan kurang mengenalnya.(maris)
         
Loading...