Ketua KPU Sumut: Irsan harus digugurkan

91

MEDAN-M24 |Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Mulia Banurea menegaskan, calon kepala daerah yang belum menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian dari instansi seperti TNI/Polri, DPD, DPR, DPRD maupun PNS harus digugurkan dari pencalonan, bila batas waktunya sudah berakhir.

Hal ini ditegaskan Mulia saat ditanya terkait belum adanya SK pemberhentian Irsan Efendi Nasution dari posisinya sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan. Padahal, politisi Partai Golkar itu sedang mengikuti tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan.

“Batas waktunya memang 30 hari sebelum pencoblosan. Jika memang belum ada, ya memang harus digugurkan! Tapi saya belum dapat laporannya dari KPU Padangsidempuan, nanti saya cek dulu ya,” ujar Mulia seusai mengikuti acara diskusi dan buka bersama dengan sejumlah wartawan di salah satu kafe di Medan, Senin (28/5).

Batas waktu yang disebutkan Mulia tertera pada Peraturan KPU (PKPU) No 3/2017 Pasal 69 ayat 1, tentang Pencalon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan atau Walikota/Wakil Walikota. Dijelaskan, bagi calon yang berstatus anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI/Polri dan PNS wajib menyampaikan keputusan dari pejabat berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, dan PNS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Mengacu pada aturan tersebut, maka tenggat waktu yang diberikan kepada kandidat kepala daerah berakhir Senin (28/5). Sebab, sebagaimana diketahui bersama, hari pemungutan suara telah ditetapkan pada 27 Juni 2018.

Diketahui pula sebelumnya, Irsan Efendi Nasution yang berpasangan dengan Arwin Siregar maju di Pilkada Kota Padangsidimpuan dan telah ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 3, belum menyerahkan SK Pemberhentian dirinya dari posisi Anggota DPRD Padangsidimpuan. Hal ini diakui langsung oleh Ketua KPU Padangsidimpuan, Arbanur Rasyid.

“SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan dari Gubernur Sumut sampai sekarang belum kami terima,” tegas Arbanur Rasyid ketika dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Minggu (27/5) sore, sembari menyampaikan pihaknya segera menggelar rapat untuk memutuskan tindakan terhadap Irsan.

Hasil penelusuran M24, SK pemberhentian dari posisi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan atas nama Irsan Efendi Nasution sejauh ini masih berproses di Biro Otonomi Daerah (Otda) pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu). Dihubungi Senin (28/5), Kepala Biro Otda Provsu, Basarin Yunus Tanjung mengakui SK dimaksud belum diteken Gubsu H.T. Erry Nuradi.

“Suratnya masuk Jumat kemarin (25/5). Dan saat ini masih dalam proses,” tegas Basarin.
Ditanya kapan SK tersebut bisa diterbitkan, Basarin mengaku tidak bisa memastikan. Sebab, saat ini Gubsu sedang berada di luar negeri. “Nanti lah, setelah Pak Gubsu pulang maka akan diproses lagi,” pungkasnya.

Keberangkatan Gubsu ke luar negeri juga dibenarkan Humas Pemprovsu, Indah Dwi Kumala. “Bapak berangkat ke New Zealand, Australia. Belum tau kapan pulang, berangkatnya kalau gak salah Sabtu. Paling seminggu,” kata Indah. (donny/Dedi)

Loading...