KIPP menduga Internal Bawaslu Sumut bermasalah

39

MEDAN-M24 |Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut akhirnya menganulir Surat Edaran No: B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM-00.01/05/2018 lantaran dipandang melecehkan Islam. Lantas, lembaga ini menerbitkan Surat Edaran No: B-1805/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 yang justru dinilai bermuatan sama. Ada apa dengan Bawaslu Sumut?

Bagi Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut, Ferdiansyah Putra, polemik yang mendera Bawaslu Sumut di Bulan Ramadhan ini sudah sepatutnya dijadikan bahan evaluasi oleh Bawaslu RI. Dalam konteks ini, dia menilai Bawaslu Sumut sudah melakukan kecerobohan.

“Mengapa surat yang berisi larangan memberikan ceramah, infaq dan sedekah selama Bulan Ramadhan bagi pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, partai politik dan relawan itu bisa bocor ke publik? Padahal, surat itu katanya belum diedarkan. Apa motifnya?” ujar Ferdiansyah Putra kepada wartawan di Medan, Minggu (20/5).

Yang lebih mengherankan, lanjut dia, Bawaslu Sumut kemudian menganulir surat edaran tersebut dengan menerbitkan surat edaran baru yang bermuatan sama.

“Surat kedua Bawaslu yang bernomor B-1805/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 sebenarnya sama saja isinya. Surat edaran tersebut dianggap berbagai pihak telah melakukan penistaan terhadap agama karena melarang atau membatasi kegiatan keagamaan selama Bulan Ramadhan,” sambungnya pula.

Dia juga mengaku heran dengan landasan berpikir Bawaslu Sumut yang melahirkan edaran tersebut. Menurutnya, Bawaslu Sumut sudah masuk ke ranah agama yang membatasi sebagian pihak untuk melakukan aktivitas keagamaan selama Bulan Ramadhan. “Padahal Bawaslu Sumut memiliki tupoksi mengawasi jalannya proses pemilu sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya.

Menurut Ferdiansyah, surat edaran Bawaslu bertentangan dengan visi-misi penyelenggara pemilu yang selama ini mengkapanyekan pilkada damai dan anti-sara. Sebab, surat edaran itu telah menimbulkan gejolak.

Seperti diketahui, sejumlah pihak berencana menggelar demonstrasi ke Bawaslu Sumut, Senin (21/5) dan Selasa (22/5) besok. Bahkan, ada kalangan yang berniat melaporkan Bawaslu Sumut ke polisi karena dianggap telah melakukan penistaan agama.

“Untuk meminimalisir hal-hal atau masalah yang akan timbul pascaedaran tersebut, KIPP Sumut meminta Bawaslu RI untuk mengevaluasi Bawaslu Sumut. Pelaksanaan pilkada yang semakin dekat juga harus jadi bahan pertimbangan bagi jajaran Bawaslu, jangan sampai edaran ini menjadi ancaman atas kondusifitas di Sumut,” tandasnya, sembari menekankan kemungkinan adanya persoalan di internal Bawaslu Sumut.

Ditanya lebih jauh apakah persoalan di internal Bawaslu Sumut itu terkait proses seleksi komisioner Bawaslu Sumut periode 2018-2023, Ferdiansyah mengaku tidak mau berandai-andai. “Jika tidak ada persoalan di internal, mengapa surat yang mereka katakan hanya untuk internal bisa bocor ke publik? Surat itu kemudian mereka anulir, tapi surat yang baru isinya sama aja,” pungkasnya.

Diketahui, masa bakti Bawaslu Sumut periode 2013-2018 akan berakhir Juli mendatang. Dan, dua dari tiga komisionernya, yakni Syafrida R Rasahan serta Herdie Munthe, tengah bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya untuk menjadi komisioner Bawaslu Sumut periode 2018-2023.

Sementara itu dalam sebuah pertemuan dengan wartawan di Sekretariat Bawaslu Sumut, Sabtu (19/5), Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan tidak benar Bawaslu melarang orang berceramah selama Bulan Ramadhan.

“Yang dilarang itu adalah ceramah mengajak umat untuk memilih paslon tertentu di tempat ibadah. Jadi boleh ceramah, asal jangan ada kata-kata pilih si A atau B di Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu),” tandasnya.

Syafrida sangat menyesalkan berbagai tudingan yang dialamatkan ke Bawaslu Sumut.

“Di media sosial (medsos) dan media cetak banyak orang menuding kami menistakan agama Islam lah, kami membatasi orang beribadah lah, dan macam macam tudingannya. Tapi, kenapa tidak ada satupun orang yang datang ke Bawaslu untuk bertabayyun (mencari kebenaran) dengan menanyakan langsung apa maksud surat edaran tersebut?” tukasnya pula.

Syafrida mengatakan, yang diatur dalam Surat Edaran Bawaslu No B-1805/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 adalah larangan menyampaikan ucapan selamat menyambut Bulan Rramadhan, ucapan menjalankan ibadah puasa, ucapan selamat sahur, selamat Nuzul Quran, selamat hari raya dalam bentuk iklan.

Lalu, larangan membagikan jadwal imsakiyah, buku saku Ramadhan yang bergambarkan paslon dan nomor urut di tempat ibadah. Larangan menyampaikan ceramah yang berisikan ajakan memilih atau kampanye bagi paslon di tempat ibadah. Larangan membagikan infaq, sedekah, tunjangan hari raya (THR), bingkisan yang bertujuan kampanye. Menurutnya, penyaluran infaq, sedekah, dan zakat dapat disalurkan melalui Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) untuk menghindari adanya potensi politik uang.

Syafrida juga menyampaikan adanya kesalahan dalam Surat Edaran Bawaslu No B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM-00.01/05/2018 yang sebelumnya sempat beredar dan menjadi polemik. Dia mengakui surat tersebut benar adanya. Namun, dia tidak mengerti mengapa surat tersebut bisa bocor dan beredar ke publik, padahal belum diedarkan secara resmi oleh Bawaslu. “Surat ini sebenarnya masih ada yang harus diubah dan hanya untuk internal sebenarnya,” tandasnya.

Syafrida juga mengakui secara substansi kedua surat edaran itu isinya sama. Namun, di surat yang terbaru, yakni No B-1805/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018, lebih dijelaskan lagi poin per poinnya.

Sementara itu, Hardie Munthe Komisonier Bawaslu Sumut juga menyampaikan bahwa aturan yang dibuat Bawaslu tersebut adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat kordinasi, antar tim paslon, tokoh agama dan pihak yang berkepentingan lainnya. Aturan ini juga merujuk dengan aturan yang sudah dibuat oleh Bawaslu RI. “Jadi kami bukan ujuk ujuk membuat aturan, melainkan sudah melalui proses kordinasi dan prosedur sesuai arahan Bawaslu RI,” tandasnya.

Pernyataan Hardie Munthe ini sebelumnya sudah dibantah oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Eramas, Sugiat Santoso.

Menurut Sugiat, pihaknya tidak merasa pernah dilibatkan oleh Bawaslu untuk menyepakati muatan-muatan yang tertera dalam surat edaran tersebut. (gunawan/donny)

BACA JUGA LANGGAR UU DAN FATWA MUI 

Loading...