KPU Dorong Pemprov dan Pemda Segera Sepakati Sharing Anggaran

89

Medan|KPU dorong pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah 8 Kabupaten/Kota segera menyepakati skema pembagian (sharing) pembiayaan Pilkada serentak 2018. KPU Sumut sebagai penyelenggara telah menyiapkan usulan skema sharing yang dipastikan akan mengefisienkan penggunaan anggaran.

Pada 2018, KPU Sumut akan menggelar Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumut serentak bersama Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota delapan kabupaten/kota. Kesepakatan antara Pemprovsu dan Pemkab/Pemko akan menjadi pintu masuk bagi jalannya tahapan.

Anggota KPU Sumut divisi perencanaan Nazir Salim Manik mengungkapkan, menindaklanjuti rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, Pemprovsu, dan pemerintah 8 kabupaten/kota 18 Januari lalu, setidaknya ada dua kesimpulan rapat yang perlu ditindaklanjuti yakni mengupayakan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemrovsu dan Pemkab/Pemko yang diharapkan bisa terjadi di Januari ini.

“Pemprov meminta waktu kembali untuk duduk bersama. Yang penting bagi kita, kita tidak lagi bicara umum-umum tapi detil. Kita per satuan-satuan kegiatannya pun kita sampaikan. Misalnya akhir Januari disepakati, maka Februari kita NPHD. Kita tidak mau di ujung-ujung membahas pembiayaan Pilkada ini,” kata Nazir.

Salah satu skema pembiayaan yang diusulkan KPU adalah bahwa honor penyelenggara adhoc di 8 kabupaten/kota dimaksud ditanggung oleh Pemkab/Pemko.

“Selama ini ada persepsi yang salah. Bahwa sekian persen dari kabupaten/kota sekian persen dari provinsi. Kita tidak boleh begitu, harus rijit. Kita berdasarkan satuan kegiatan. Saya kira kawan-kawan Pemprov menyambut positif skema ini,” terang Nizar.

Honor penyelenggara adhoc sendiri mengambil porsi sekitar 30 persen dari total Rp 995 miliar anggaran yang diajukan oleh KPU Sumut untuk penyelenggaraan Pilgub 2018. Pemungutan suara Pilgub 2018 rencananya akan digelar Juni 2018.(rahmad)

Loading...