KPU Larang Peserta Pemilu 2019 Beriklan

MEDAN-M24 | Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni mengimbau seluruh peserta Pemilu dan redaksi media massa, untuk memuat pemberitaan calon legislatif maupun partai politik secara proporsional selama masa kampanye.

Menurutnya, akan ada tahapan penayangan iklan bagi seluruh peserta Pemilu di media massa yang difasilitasi langsung KPU, yakni pada 24 Maret 2019.

“Memang peserta Pemilu dilarang membuat penayangan iklan dan bentuk berita sebelum waktu dan tahapan yang diperbolehkan sesuai aturan. Akan tetapi terkhusus pemberitaan, dibenarkan saja asalkan tidak berbayar seperti advertorial. Nantinya semua iklan akan difasilitasi KPU. Jadi sebelum 24 Maret tidak boleh memasang iklan apapun melalui media massa,” katanya kepada wartawan di Kantor KPU Sumut, Jln Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (2/10).

Loading...

Pihaknya mengajak seluruh peserta Pemilu dan pimpinan media massa untuk taat akan Peraturan KPU No 23 dan 28 tahun 2018, tentang Pemilihan Umum 2019. Pada regulasi dimaksud, terangnya, sudah gamblang disebutkan, kapan waktu penayangan iklan diperbolehkan melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun online.

“Untuk pemberitaan ya sah-sah saja kalau mau dimuat. Tapi kalau berbau iklan kayak advertorial, itu yang tidak boleh. Kalau wawancara caleg terus dibuat beritanya lalu diterbitkan, ya boleh saja. Jadi jangan kaku kalilah menafsirkan peraturan tersebut,” katanya.

Selain itu, dalam rangka suksesi Pemilu 2019, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU dalam waktu dekat akan melakukan roadshow ke sejumlah perguruan tinggi di Kota Medan. Termasuk akan membuat posko Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) di kampus-kampus dan seluruh tempat pemungutan suara (TPS), yang bertujuan mengakomodir pemilih pemula agar masuk dalam daftar calon tetap (DCT).

“Sesuai hasil rapat pleno di KPU RI, 28 Oktober nanti kami akan roadshow di seluruh TPS di Sumut membuka posko layanan bagi masyarakat yang belum masuk DCT. Lalu mulai 5 Oktober kami juga akan roadshow ke berbagai perguruan tinggi. Di situ kita akan akomodir mahasiswa yang ingin pindah memilih,” katanya.

Tak hanya itu, KPU sudah mengusulkan permohonan stand kepada Pemprovsu selama acara Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN), sebagai alarm bagi masyarakat untuk memastikan sudah masuk sebagai DPT. “Semoga usulan itu diterima sehingga kita bisa lebih gencar menyosialisasikan Pemilu mendatang dan paling terpenting tingkat partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat. Nanti di sana kita siapkan formulir dan bisa langsung melayani masyarakat yang belum masuk di DCT,” ujar Yulhasni.

Kesempatan itu disampaikannya, penambahan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta Pemilu atau Parpol diperbolehkan sebanyak lima baliho. Terkhusus caleg hanya dibenarkan memasang APK di daerah pemilihannya. Jumlahnya juga tidak boleh lebih dari ketentuan atau yang dicetak KPU. “Problemnya sampai sekarang anggaran belum turun dari pusat. Sehingga APK belum dapat dicetak dan didistribusikan. Meski begitu desain APK sudah kami sampaikan ke masing-masing peserta Pemilu. Dan untuk logistik menjadi domain KPU RI. Kami di sini cuma menyiapkan formulirnya saja,” katanya seraya menyebut desain surat suara juga belum ada sampai sekarang. (donny)

Loading...