KPU Sumut Komitmen akan Penuhi kebutuhan Kaum Disabilitas

36

MEDAN|Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) berkomitmen pada Pilkada 2018 seluruh aspek kebutuhan kaum disabilitas akan terpenuhi untuk mewujudkan Pemilu Akses.

Hal ini diutarakan oleh Komisioner KPU Sumut Yulhasni pada “Pelatihan Panduan Media Untuk Pemberitaan Pemilu Akses” yang digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, baru-baru ini.

“Ini sesuai undang-undang bahwa seluruh pemilih termasuk didalamnya penyandang disabilitas wajib mendapat pelayanan dalam kepemiluan,” ucap Yulhasni.

Selain memenuhi aspek-aspek tersebut, lanjut Yulhasni, pihaknya pun akan tetap melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek tersebut. Mulai dari tahapan pemutakhiran data, ketersediaan alat bantu berupa Braille, ketersediaan alat bantu lain bagi kaum difabel seperti kursi roda, kemudian memastikan seluruh TPS yang dibangun sudah sesuai kebutuhan penyandang disabilitas pada Pilkada di Sumut tahun 2018.

“Misalnya akses masuk ke TPS yang bisa dimasuki oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, hal-hal seperti itu termasuk melayani dengan baik penyandang disabilitas. Kalau tidak dilakukan itu adalah kesalahan penyelenggara,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehan Hak Azasi Penyandang Disabilitas dari General Election Network for Disability Acces (AGENDA) Tolhas Damanik mengatakan, kebutuhan-kebutuhan mereka kerap dikesampingkan dalam akses politik seperti momen pemilu dikarenakan pemahaman yang minim mengenai kebutuhan penyandang disabilitas.

“Padahal, keterbatasan fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak boleh menjadikan mereka dibedakan dalam hak politik,” terangnya.

Tolhas meyakini, literasi dari media massa terhadap masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, selain pihak Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk rakyat (JPPR) dan KPU Sumut, turut hadir Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Loading...