Parpol Masuk KPU, Haram Hukum Katanya…

30

JAKARTA|Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz tidak setuju ada wacana usulan masuknya anggota partai politik (parpol) di keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Masuknya anggota parpol dalam penyelenggara Pemilu sarat dengan kepentingan dan kecurangan. Kalau saya sebagai PPP, haram hukumnya orang parpol masuk dalam keanggotaan KPU. Kenapa? Karena akan ada kepentingan. Nanti ada titipan,” tegas Djan Faridz, saat hadir pada syukuran Ulang Tahun Agung Laksono, di Kediaman Agung, Jalan Cipinang Cempedak, Polonia, Jakarta Timur,

Ditegaskan Djan Faridz, wacana usulan itu harus ditolak dan benar-benar tidak diakomodir dalam bentuk aturan maupun perundangan, karena akan menimbulkan persoalan baru bagi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. “Tidak boleh itu, jangan bikin malu. Ada anggota parpol masuk di situ apa maksudnya, pasti ada kepentingan. Saya tidak setuju, bisa curang nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu mewacanakan penambahan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari unsur partai politik. Wacana itu muncul, seusai Pansus RUU Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko, beberapa waktu lalu.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edi, setelah rapat pansus RUU Pemilu pada. “Itu wacana yang berkembang, ini kan laporan yang disampaikan Tim Meksiko dan juga disampaikan Tim Jerman, sama,” ujarnya.

Kata Lukman Edi, ada dua opsi dari berkembangnya wacana itu, yakni anggota partai politik menjadi unsur Keanggotaan KPU, dan kedua adanya perwakilan partai politik dalam pleno-pleno KPU.

Loading...