Penyelenggara Pilkada Sidimpuan Cederai Makna Demokrasi

MEDAN-M24 | Aksi massa Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya yang meminta Bawaslu Sumut bertindak tegas dalam sengkarut Pilkada Padangsidempuan diapresiasi berbagai kalangan. Sebaliknya, penyelenggara Pilkada Sidimpuan disebut telah mencederai makna demokrasi.

Pengamat hukum Kota Padangsidempuan, Tua Alfaolo Harahap SH, M.H. Cil. merupakan pihak yang memberi apresiasi positif. Menurut advokat yang juga kuasa hukum salah satu pasangan calon (paslon) dalam perebutan kursi eksekutif di Kota Salak itu, mahasiswa yang berdemonstrasi di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (18/7) adalah mahasiswa yang benar-benar peduli atas penegakan demokrasi di Sumatera Utara, khususnya Kota Padangsidempuan.
“Adik-adik kita tersebut merupakan sosok-sosok yang peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan sistem demokrasi kita, khususnya di Padangsidempuan. Ini harus kita apresiasi tinggi,” ujarnya kepada M24, Kamis (19/7) sore.

Untuk itu, Alfaolo meminta kepada Bawaslu Sumut bertindak tegas bila menemukan pelanggaran dalam proses Pilkada Padangsidempuan yang dalam penghitungan suara dimenangkan pasangan Irsan Efendi-Arwin. “Jika memang ada pelanggaran, mereka harus mengambil sikap tegas. Jangan terjadi pembiaran lagi. Ini jelas mencederai semangat demokrasi yang sedang galak-galaknya digaungkan pemerintah pusat,” harapnya.
Ditambahkannya, dalam hal ini sangat banyak kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penyelenggara Pilkada Kota Padangsidempuan yang dinilainya inkonstitusional tersebut. “Bukan karena kita menjadi tim hukum Paslon Isnandar-Ali Pada. Tapi, tindakan yang dilakukan penyelenggara ini sudah merugikan banyak pihak, apalagi paslon yang ikut kontestasi ini. Kerugian materil dan immateril jelas menjadi yang sangat merugikan. Belum lagi tenaga dan pikiran kita yang tercurah 100% di pesta rakyat tersebut. Dan, bukan kita saja yang mengalami kerugian,” keluhnya.

Loading...

Dijelaskan Tua Alfaolo, menurut pandangan hukum pasangan Irsan-Arwin jelas telah melanggar Pasal 69 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 3 tahun 2017. “Kan di sini jelas, mereka menyerahkan SK Gubernur tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Padangsidempuan pada 6 Juni 2018. Padahal di undang-undang jelas disebutkan 30 hari sebelum masa pencoblosan dan itu jatuh pada 27 Mei 2018. Ini jelas melanggar Pasal 69 ayat (1) PKPU nomor 3,” katanya.

Sedangkan untuk pelanggaran ayat 5, Tua Alfaolo mengatakan dalam hal ini pada 27 Mei 2018, paslon nomor 3 yakni Irsan-Arwin tidak dapat membuktikan SK Gubernur tersebut dengan dalam proses. Namun dalam hal ini KPU Kota Padangsidimpuan menterjemahkannya kalau bukti proses tersebut adalah dengan menunjukkan surat-surat yang dikirim kepada gubernur seperti SK partai, SK Ketua DPRD, SK KPU dan SK Walikota.
“Menurut pendapat kami, bukti proses yang dimaksud adalah keterangan seperti cover note dari lembaga yg berwenang mengeluarkan SK tersebut. Dalam hal ini sekretariat gubernur, bahwa segala persayaratan untuk SK tersebut telah lengkap dan dikirim tepat waktu. Itu yang harusnya mereka tunjukkan,” kesalnya. Ditegaskannya, dalam hal ini penyelenggara Pilkada Padangsidempuan baik KPU maupun Panwaslu jelas sudah menyakiti demokrasi di Kota Padangsidempuan. (donny)

Loading...