Perekrutan Anggota Bawaslu terindikasi curang

MEDAN-M24 |Perekrutan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 terindikasi curang, dilakukan salah satu tim seleksi berinisial MD.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang pendaftar yang tak ingin namanya disebutkan. “Bagaimana mungkin orang yang tak punya integritas bisa masuk sebagai tim seleksi. Dari awal, tanggal 11 April 2018, MD telah melanggar kode etik timsel. Menyebarkan informasi terkait draft penilaian bersifat rahasia kepada orang-orang bawaannya. Dan itu jauh sebelum pengumuman pendaftaran dimulai. Saya punya bukti-buktinya,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, hal ini sangat tidak baik dan mencoreng integritas tim seleksi secara menyeluruh. Apalagi MD adalah salah seorang Dosen PNS. “Saya berharap kepada ketua timsel untuk menuntaskan kasus ini. Ini persoalan serius karena pertaruhannya adalah integritas anggota Bawaslu ke depan. Sebagai dosen, dia sudah mencoreng nama baik Universitas secara keseluruhan. Ini persoalan attitude dan integritas sebagai panutan. Saya berharap pihak Dekan maupun Rektor dapat mengambil sikap terhadap saudara MD,” tandasnya.

Loading...

Menurut Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Korwil Sumut, Ferdiansyah Putra, tim seleksi harus dapat menghasilkan calon anggota Bawaslu yang beritegritas dan cakap dalam kemampuan kepemiluan.

“Tim seleksi harus bersikap netral dan tidak boleh diintervensi pihak manapun, agar integritas dan profesionalitas pengawas Pemilu dapat diwujudkan. Bagaimana mungkin kalau ada oknum di tim seleksi yang berlaku curang, dapat menghasilkan calon-calon anggota Bawaslu yang bagus,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Hal terpenting menurutnya adalah Tim seleksi wajib terbuka dan transparan terkait hasil keputusan yang diambil atau pengumuman pada setiap tahapannya, agar tidak menimbulkan pandangan negatif atau kecurigaan dari kontestan maupun publik.

Saat ini tim seleksi telah mengeluarkan putusan/pengumuman terhadap pemeriksaan dan penilaian berkas persyaratan peserta. Dalam konteks ini tim seleksi diharapkan mampu memberikan keterangan dan keterbukaan terhadap hasil pengumuman tersebut. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena dapat mencederai proses seleksi ini.

“Sekarang ini era kerterbukaan. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Publik harus tahu proses rekruitmen. Karena ada UU informasi keterbukaan publik. Hasil pengumuman seleksi berkas harus transparan. Bagaimana sebenarnya penilaian berkas dilakukan. Dan ini harus terbuka. Jangan ujuk-ujuk orang mendaftar tiba-tiba bisa kalah, sementara berkas administrasi lengkap. Apa standard ukurannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Ferdiansyah mengatakan, hal yang paling mahal adalah menjaga demokrasi agar berjalan dengan baik. Maka dibutuhkan pengawas Pemilu yang berkualitas. Oleh sebab itu pengawas Pemilu harus lahir dari proses yang sehat dan berkualitas. KIPP Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses seleksi ini. “Saya berharap seluruh elemen masyarakat memantau jalannya proses seleksi,” pungkasnya.(bs/net)

Loading...