Pilkada Siantar| Frontal Bilang PNS Harus Bersikap Netral

200

pilkada-copy
M24.CO | SIANTAR

Pemilihan Umum Kepala Daerah tinggal beberapa hari lagi, berbagai lembaga sepertinya aktif memantau penyelenggaraannya. Seperti halnya satu lembaga indepenen Fron Aksi Untuk Pilkada Siantar (Frontal) meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral, bahkan mereka disebut telah mencatat beberapa nama PNS yang tidak netral selanjutnya meminta agar oknum-oknum yang tidak netral ini dipecat.

“Tangkap dan pecat pejabat PNS yang terbukti TS Paslon Petahana,” demikian dikatakan Koordinator dan Presidium FRONTAL Siantar, Feri Panjaitan SH dan Pahala Hasibuan SPd dalam siaran persnya hari ini.

Terkait adanya kecurigaan kalangan pejabat PNS diduga sebagai TS petahanan, relis Frontal itu menjelaskan, bahwa berdasarkan investigas yang mereka lakukan telah mencatat informasi tentang berbagai hal yang merusak integritas Pilkada Kota Pematangsiantar

Informasi itu antara lain, sebagai berikut, pada hari Sabtu lalu, tanggal 22 Oktober 2016, sekira pukul 15.30 WIB, loyalis Paslon Walikota/Wakil Walikota petahanan inisial Kas saat bertugas di instansinya ada memboyong puluhan warga dari beberapa kelurahan Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ke rumah pribadi petahana. Kemudian mengarahkan untuk memilihnya, tentu ada imbalan uang.

Kemudian hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, sekira pukul 14.30 WIB, pejabat inisial JS di bidang perlengkapan rumdis, deisinyalir telah menyerukan dan mengajak agar warga jemaat salah satu gereja resort di Simarimbun, untuk mau memilih dan memenangkan petahana.

Sebagai organisasi non pemerintahan (Ornop), Frontal Siantar, demikian rilisnya itu, berpendapat bahwa tindakan Kas dan JS sebagai pejabat PNS/ASN, yang dengan cara terang-terangan memobilisasi dukungan untuk pemenangan petahanan.

Perbuatan ini secara terang-terangan dianggap telah melanggar UU No.5 tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 2 huruf f “Azas Netralitas”. Juga melanggar Kode Etik UU No.5 Tahun 2014, Pasal 5 huruf a bahwa dalam melaksanakan tugasnya ASN harus jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi Tidak hanya itu, dua oknum PNS ini juga dianggap telah melanggar PP 53 Tahun 2010, Pasal 4 ayat (15) huruf a, c dan d, yakni  “Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Larangan ini juga ditemukan pada UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 188, bahwa; “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yakni – pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye- , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000 atau paling banyak Rp. 6.000.000.
Diakhir relisnya Frontal Siantar menegaskan, apabila laporan ini sungguh-sungguh fakta dan kebenaran, maka maka Frontal Siantar mendesak agar aparat kepolisian segera memproses dan menangkap PNS/ASN inisial Kas dan JS itu, karena tindakannya itu nyata-nyata pidana dan penyalahgunaan jabatan.

Mendesak agar Pj.Walikota Pematangsiantar, segera mencopot jabatan Kas dan JS karena yang bersangkutan diduga menyalahgunakan jabatannya dan melanggar sejumlah ketentuan tentang PNS/ ASN.
Kepada Panwas juga diminta untuk memprosesnya kemudian kasus Kas dan JS dijadikan sebagai temuan untuk ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum yang berlaku.(maris)

Loading...