Propemperda Kota Medan 2017 Minim Naskah Akademik

23

MEDAN|Dari total 27 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan, baru 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk ke dalam Propemperda Kota Medan 2017 yang memiliki Naskah Akademik (NA).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (26/04).

“Baru dua Ranperda saja yang ada naskah akademiknya. Yang lainnya belum ada,” ungkapnya.

Paul Mei Anton Simanjuntak mengungkapkan untuk memaksimalkan pembahasan 27 Ranperda yang sudah masuk ke dalam Propemperda Kota Medan 2017 itu, Bapemperda DPRD Kota Medan sudah memanggil Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menyerahkan naskah akademik itu.

“Bulan lalu, kita sudah pernah memanggil Pemko untuk mengetahui Ranperda apa saja yang sudah memiliki naskah akademiknya. Ternyata, baru dua Ranperda yang sudah memiliki naskah akademiknya, ” ujarnya.

Paul Mei Anton Simanjuntak menambahkan pihaknya menargetkan Pemko Medan untuk menyelesaikan NA tersebut selama satu bulan untuk 4 Ranperda. Soalnya, tanpa NA tersebut, pembahasan Ranperda yang sudah masuk ke dalam Propemperda Kota Medan 2017 belum bisa dibahas.

“Tiap bulan itu harus ada 4 naskah akademik yang sudah disiapkan. Makanya, dalam waktu dekat ini, kita akan panggil lagi Pemko untuk menanyakan sudah berapa banyak naskah akademik yang sudah diselesaikan,” ujarnya.

Paul Mei Anton menyesalkan sikap Pemko Medan selaku eksekutif yang mengajukan Ranperda tanpa menyertakan NAnya. Padahal, anggaran untuk membuat NA tersebut cukup besar. “Rp 50 juta anggaran untuk membuat naskah akademik itu. Harusnya, Pemko cekatanlah, biar naskah akademiknya cepat selesai,” pungkasnya.

Kepala Bagian Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap mengungkapkan tidak ada kendala dalam membuat NA tersebut. Saat ini, Bagian Hukum Pemko Medan sedang menghimpun NA dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sebenarnya, tidak ada kendala. Naskah akademiknya sudah ada di masing-masing SKPD. Sedang kita himpunlah ini naskah akademiknya,” ungkapnya.

Sulaiman Harahap menambahkan yang membuat NA tersebut bukan Bagian Hukum Pemko Medan, melainkan SKPD terkait sebagai pemarkasa Ranperda tersebut. Bagian Hukum Pemko Medan hanya mendampingi saja ketika NA tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Medan.

Selain itu, Sulaiman Harahap menambahkan DPRD Kota Medan sudah bisa memulai pembahasan Ranperda yang sudah memiliki NA.

“Untuk mengefesiensikan waktu, Ranperda yang sudah memiliki naskah akademiklah yang akan kita ajukan untuk dibahas dewan,” pungkasnya. (red)

Loading...