Putusan Kasasi Didistribusikan ke Pers, Paslon Walikota Siantar Melapor ke Satgas MA

359

M24.CO|SIANTAR
Calon Walikota Pematangsiantar/Wakil Walikota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlin Sinaga (SSPS) sepertinya tidak terima dengan perbuatan Daulad Sihombing SH, yang melalui relisnya telah mendistribusikan putusan Mahkamah Agung (MA) kepada pers terkait dikabulkannya kasasi KPU kota itu. Menganggap perbuatan itu tidak etis, mengharuskan Paslon Nomor urut 5 itu bersama tim suksesnya melaporkan kasusnya ke Satgas MA di Jakarta.

“Kita sudah laporkan masalahnya ke Satgas MA. Ada kepentingan apa dia mendistribusikan putusan MA itu kepada pers,” ujar Parlin Sinaga melalui sambungan telepon menanggapi Metro24.co, Rabu (5/10/2016) siang.

Padahal imbuh Parlin, pihak MA sendiri belum mendistribusikan putusan itu melalui website Kepaniteraan MA. “Setelah kita pertanyakan ke MA, pihak MA sendiri saat relis itu didistribusikannya (maksudnya Daulad Sihombing) tanggal 2 Oktober belum ada memuat putusannya di website Kepaniteraan MA. Barulah tanggal 3 Oktober malamnya MA memuat pemberitahuan putusan itu,” tukasnya.

Inilah kata Parlin Sinaga dasarnya mereka bersama Surfenov Sirait bersama timnya melaporkan masalahnya ke Satgas MA karena Daulad Sihombing dianggap telah mendahului kewenangan MA dalam hal mengumumkan putusan kasasi.

“Sebagai orang hukum, ini sangat tidak etis. Dan yang menjadi tanda tanya, ada kepentingan apa dia begitu aktif untuk memberitakan itu sehingga beliau sepertinya telah mendahului kewenangan MA dalam tugas untuk mengumumkan putusan kasasi itu,” ujar Boyke Pane SH meambahkan saat dihubungi melalui telepon, sembari mengatakan laporan itu sudah resmi masuk ke Satgas MA.

Sementara itu, Daulad Sihombing SH yang dihubungi melalui telepon, Rabu (5/10) sore, mengatakan tidak masalah jika ada pengaduan ke Satgas MA, karena tindakannya itu ujar Daulad sah-sah saja dan bukan perbuatan yang melawan hukum.

“Sebagai orang NGO (Non Government Organisation, -red) dari Sumut Watch, saya rasa apa yang saya lakukan tidak ada salahnya. Untuk mendapatkan informasi termasuk putusan pengadilan adalah hak warga Negara yang dilindungi Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP, -red),” tandas Daulad.

Kecuali katanya Sumut Watch mendistribusikannya sebelum perkara kasasi diputus, barulah itu bisa disebut melanggar hukum. “Perkaranya kan diputus MA tanggal 30 September tahun 2016, kemudian kita distribusikan tanggal 2 Oktober 2016 atau setelah putusan kasasi. Apa ini salah?” ujar Direktur Eksekutif NGO Sumut Watch itu.

Dan tugas dari NGO Sumut Watch salahsatunya antara lain, sebut dia, adalah mencari tahu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik kemudian mendistribusikannya kepada publik.(maris)

Loading...