Resah karena PT TPL, Masyarakat Adat demo Kantor Bupati & DPR

300

ALEX-TOBASA | Ribuan Aliansi Masyarakat Adat yang tergabung dari berbagai organisasi menggeruduk kantor Bupati dan kantor DPRD Toba Samosir, Kamis (8/6) siang. Dengan menumpangi puluhan truk dan mobil pribadi, ribuan massa aksi mengelilingi kantor bupati dan menyuarakan aspirasi mereka.

Dengan pengeras suara, massa aksi mendesak pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan DPRD Toba Samosir untuk segera menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) untuk melindungi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat.

“Kami di sini menunjukkan eksistensi bahwa kami ada di tano batak. Kami tidak pernah hilang, dan kami meminta bupati dan DPRD Toba Samosir, untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat,” ujar orator aksi melalui pengeras suara.

Aksi yang diikuti berbagai organisasi ini berasal dari 5 kabupaten, yakni Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun dan Tapanuli Utara. Aksi ini juga diiringi dengan musik tradisional batak yakni taganing (gendang), ogung (gong) dan sarune (serunai). Usai menyampaikan orasinya, massa aksi lalu bergerak menuju PT. TPL di Porsea. Setibanya di TPL, massa juga menyampaikan kegelisahan mereka akan keberadaan perusahaan itu.

Dalam konfrensi pers nya, Aliansi Masyarakat Adat menyatakan bahwa selama ini, perusahaan asing sudah terlalu lama menguasai hutan di kawasan Tapanuli. Padahal, berdasarkan keputusan MK Nomor 35, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, dimana negara harus mengembalikan 87 juta Ha hutan adat kepada masyarakat adat.

Untuk wilayah Tapanuli Raya yang mencakup 4 Kabupaten yakni, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir dan Humbang Hasundutan terdapat 1 Juta Ha hutan adat yang harus dikembalikan negara kepada masyarakat adat. Karena itu, Aliansi Masyarakat Adat mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Perda tersebut, agar pengembalian 1 juta Ha itu segera terealisasi.

“Berdasakan putusan MK Nomor 35, terdapat 87 juta Ha hutan adat yang harus dikembalikan negara kepada masyarakat adat, dan seluas 1 juta Ha ada di Tapanuli Raya. Karena itu kami mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Perda perlindungan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat, agar lahan itu kembali kepada masyarakat adat,” ujar Abdon Nababan yang turut mendampingi massa aksi.

“Jadi tujuan aksi hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat ada dan eksis di tano batak. Dengan keberadaan kita, maka kita mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Perda itu,” lanjutnya.

Menurut Abdon, aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan masyarakat adat itu dipenuhi. “Aksi ini akan terus berlanjut, sampai Perda itu diterbitkan. Kita sudah lakukan komunikasi yang baik tapi tidak digubris, karena itu kita lakukan aksi demonstrasi,” ujar Abdon mengakhiri.

Loading...