Satgas Vaksin Palsu Dibentuk, BPOM Harus Dibubarkan

151

VAKSIN PALSUM24.co-MEDAN
Sehubungan dengan akan dibentuknya Satgas Vaksin Palsu, Komisi E DPRDSU meminta kepada pemerintah agar terlebih dahulu membubarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau dibentuk Satgas, BPOM sebaiknya dibubarkan, instansi ini dibentuk untuk mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan. Pembentukan Satgas hanya menjadi pemborosan uang negara sembari menutupi ketidakmampuan BPOM dan dinas kesehatan itu sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Zahir MAP kepada wartawan di Medan, Senin (1/8).

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang merupakan tindak lanjut dari workshop 26 Juli kemarin di Kementerian Kesehatan ketika membahas penanggulangan dampak vaksin palsu.

Instansi yang sudah dibentuk petinggi bangsa, kata Zahir, sudah mewakili dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Untuk apa lagi satgas khusus di vaksin. Kalau ada ditemui ikan berformalin, dibentuk lagi satgas formalin. Kalau ditemukan minyak makan palsu dibentuk lagi satgas minyak makan palsu. Kalau seperti ini akan banyak satgas-satgas baru berdasarkan temuan baru,” cetus Zahir.

Sebenarnya yang sangat bertanggungjawab dalam hal vaksin palsu ini, menurut Zahir, adalah BPOM dan dinas kesehatan. Jangan kelemahan dan ketidakmampuan mengawasi, langsung berpura-pura menutupi kelemahan itu. “Negara kita lagi kekurangan uang, jangan borosi lagi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau BPOM dan dinas kesehatan tidak mampu memimpin, sudah mundur saja dari instansi itu,”

Ia menilai kegiatan worksop dan satgas pasti menguras anggaran yang besar. “Saya pikir bentuk saja unit pencegahan vaksin palsu yang sifatnya temporer bukan permanen, libatkan DPRD serta kepolisian, perkuat kinerja BPOM dan dinas kesehatan. Saya juga sangat prihatin atas beredarnya vaksin palsu, karena ini merusak masa depan anak bangsa. Dalam hal ini, timbul pertanyaan kok bisa beredar lama vaksin ini, dimana ya BPOM, dinas kesehatan dan kepolisian, apa kerjanya selama ini,” kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini.

Hal senada dikatakan anggota Komisi E DPRD Sumut Rinawati Sianturi SH. “Jangan langsung bentuk satgas vaksin palsu. Saya pikir hanya BPOM dan dinas kesehatan saja bisa bekerja dengan mencari sampel. Mereka sampling rumah sakit mana yang bisa diambil contoh vaksinnya,” ungkap Rinawati dari Fraksi Hanura DPRD Sumut.

Sementara Ketua Komisi E DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc meminta Polri agar bekerja ekstra mengembangkan kasus vaksin palsu yang ada di pusat bahkan meluas ke seluruh daerah, pengadaan vaksin harus melalui jalur resmi, legal dan transparansi. Dalam hal ini juga dinas kesehatan dan BBPOM bisa memanfaatkan Labkesda Sumut sekarang juga.

“Kok sedikit-sedikit harus ada satgas. Satgas itu terbentuk, pertanda BPOM dan dinas kesehatan tidak mampu memperpanjang birokrasi. Janganlah melemah. Kalau BPOM dan dinas kesehatan berfungsi, tidak perlu yang namanya satgas vaksin palsu,” ujar politisi dari Fraksi PKS DPRD Sumut ini mengakhiri.

Berita sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Vaksin Palsu. Satgas dibentuk untuk menelusuri dugaan peredaran dan korban penggunaan vaksin palsu.

Rencananya, kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sumut melalui Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (Kabid PMK) Dinkes Sumut, dr NG Hikmet, satgas ini akan diisi oleh petugas dari instansi lain seperti BBPOM, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut dan aparat kepolisian dari Polda Sumut.

“Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari workshop 26 Juli kemarin di Kementerian Kesehatan dalam membahas penganggulangan dampak vaksin palsu,” kata Hikmet kepada wartawan di Medan, Jumat (29/7). (red)

Loading...