Soal Pilkada Siantar,Panwas dan KPU harus rekrut kembali personilnya

173

M24.CO|Siantar

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida, yang sekarang mengambil alih tugas Panwas Pilkada karena masa tugas Panwas Kota Pematangsiantar telah habis.

Bawaslu juga butuh kepastian hukum jika Pilkada tertunda akan digelar dalam waktu dekat. Mengingat saat ini, Panwas sudah habis masa tugasnya, demikian juga Panwas Kecamatan, Kelurahan sampai ke tingkat TPS. 

“Kami memandang perlu ada Peraturan KPU (PKPU) Khusus Pilkada susulan Kota Pematangsiantar sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Karena tidak bisa lagi semata-mata hanya mengacu kepada Permendagri lama yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2015 yang kini ketentuannya telah berubah,”katanya. 

Mengingat penundaan Pilkada telah berlangsung cukup lama, menurut Syafrida, perlu ada validasi dan pemutahiran data pemilih, perlu sosialisasi putusan MA, bahkan para calon pun perlu diberikan kesempatan kembali untuk bersosialisasi, meskipun tahapan kampanye sudah berlalu.

“Panwas juga harus merekrut kembali personilnya dan saya kira KPU juga akan melakukan hal yang sama untuk merekrut kembali petugas KPPS nya. Selain merekrut, tentu kita juga harus berikan pelatihan dan ini butuh waktu dan anggaran dan paling penting lagi, butuh dasar hukum,”paparnya. 

Merespon paparan Pj Walikota dan Bawaslu, pihak Kemendagri mengakui adanya kerumitan sekaligus perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, jika Pilkada segera digelar pasca keluarnya putusan MA, karena kasus Pilkada Pematangsiantar tergolong langka dan unik.

“Kami juga bisa memahami bahwa persoalan penggunaan anggaran tersebut tidak mudah dan butuh dasar hukum serta komitmen sejumlah pihak terkait. Kami akan segera membahasnya dengan KPU dan Bawaslu Pusat yang nantinya dikoordinir oleh Dirjen Otonomi Daerah, terutama menyangkut kapan kepastian pemungutan suara akan digelar dan apa dasar hukumnya,”ujar Syarifuddin. 

Dalam rangka itu pula, sembari konsultasi dengan KPU dan Bawaslu Pusat, pihaknya juga perlu merencanakan pertemuan secepatnya dengan menyertakan KPU dan Bawaslu Sumut, KPU Pematangsiantar, Walikota dan DPRD Pematangsiantar serta Kapolres Pematangsiantar selaku penerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam hal pengamanan. Hal ini dipandantg penting, sehingga pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar yang tertunda bisa berjalan dengan baik dan memiliki kepastian hukum. (maris). 

Loading...