Tanah Pemprovsu Diserobot, Komisi C: Evaluasi Kabiro Perlengkapan dan Asset

197

ASSET PEMPROVSUM24.co-MEDAN
Kalangan anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara meminta Gubsu HT Erry Nuradi mencopot Safruddin sebagai Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Pemprovsu. Sebab, Safruddin dinilai tidak becus menjalankan tugasnya mengurus aset milik Pemprovsu

“Salah satunya aset berupa tanah seluas 3000 meter yang berada di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang terkesan dibiarkan begitu saja tanpa dirawat dan dijaga. Sehingga tanah tersebut saat ini ‘diserobot’ oleh pihak ketiga atau pengembang,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga didampingi Wakil Ketua dan Anggota Komisi C, HM Hanafiah Harahap dan Astrayuda Bangun kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin.

Zeira mengemukakan itu menanggapi pernyataan Kabiro Perlengkapan dan Aset,Safruddin yang terkesan tidak serius menyikapi soal diserobotnya tanah pemprovsu di Bandung tersebut. Sebab,Safruddin hingga kini belum ada bertindak mengusir dan mencabut plank kepemilikan yang telah dipasang pihak ketiga di atas tanah tersebut.

“Kalau Safruddin tidak mampu menjaga aset yang ada milik pemprovsu dimanapun lokasinya berada, termasuk tanah di Bandung tersebut maka lebih baik dirinya mundur saja. Padahal biaya untuk menjaga aset yang ada itu telah dialokasikan anggarannya,” kata Zeira dan Astrayuda.

Jadi, lanjut Astrayuda, Kabiro Perlengkapan dan Aset harus mampu menjaga dan mengamankan aset milik pemprovsu. “Safruddin sudah seharusnya menjaga aset tersebut karena ada anggarannya. Walaupun orang lain ataupun stafnya yang menjaganya, yah silahkan saja sebab yang terpenting dijaga,” kata Astrayuda, politisi Partai Gerindra ini.

Lebihlanjut Astrayuda menyatakan, jika ada alasan Safruddin bahwa tidak ada biaya untuk menjaga aset atau tanah tersebut, hal itu malah semakin menunjukkan Safruddin tidak becus menjalankan amanahnya.” Sangat gobloklah jika ada pimpinan yang tidak menganggarkan biaya untuk menjaga aset. Sebab untuk menjaga aset itu ada biayanya,”katanya.

Hal senada disampaikan Hanafiah Harahap, meminta pemprovsu segera mengumumkan ke publik soal ada tidaknya pihak atau pejabat pemprovsu yang terlibat dalam pelepasan dan penyerobotan tanah di Bandung tersebut.Karena, lanjut politisi Partai Golkar ini, saat berkunjung ke Bandung dan menghubungi pihak yang telah menyerobot tanah tersebut mengaku telah memiliki tanah itu secara resmi.

“Ini berarti pelepasan tanah tersebut ada pihak Pemprovsu yang jelas yang disinyalir terlibat melepas tanah tersebut. Sebab, mana mungkin pihak Lurah di Bandung tersebut berani mengeluarkan jika tanpa adanya surat silang sengketa atas tanah tersebut,” katanya. (red)

Loading...