Urai Pungli di Sekolah, PDIP Medan Kerahkan Kemampuan

243

PDIPM24.co-MEDAN
Sekretaris PDI Perjuangan Kota Medan, Sastra, SH., MKn., menegaskan akan mengerahkan segenap potensi pribadi maupun partai untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli) terhadap murid baru di sekolah-sekolah menengah negeri Kota Medan.

Penegasan ini disampaikannya usai menerima laporan pengaduan dari sejumlah masyarakat, di Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan, Jalan Sekip Baru, Kamis (4/8/2016).

“Tentu kita patut berterima kasih bahwa masyarakat Kota Medan menaruh kepercayaan besar kepada PDI Perjuangan untuk mengurai persoalan ini. Kita akan mengerahkan segenap kemampuan. Terlebih, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan Bang Eldin-Akhyar berkepentingan besar mengawal Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mewujudkan visi Medan Rumah Kita,” ujar Sastra kepada wartawan.

Sepengetahuannya, lanjut Sastra, Walikota Medan H.T. Dzulmi Eldin telah menerbitkan surat edaran yang mempertegas amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44/2016 tentang larangan bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan dengan dalih apa pun terhadap siswa. Karenanya, ia pun menegaskan agar pihak sekolah menghentikan praktik yang melanggar aturan tersebut, jika tidak ingin terlibat persoalan hukum.

“Praktik pungli oleh pihak sekolah akan mencoreng nama baik Pemko Medan dan tidak sejalan dengan visi Medan Rumah Kita. Makanya, kita ingatkan agar segera dihentikan. Sekali lagi saya tegaskan, PDI Perjuangan akan mengerahkan segenap potensi untuk mengawasi hal ini. Dan, kita akan laporkan langsung kepada Walikota Medan agar segera diambil tindakan tegas,” tandas Sastra.

Di kesempatan sama, Idrus Djunaidi, SH., tokoh muda pemerhati pendidikan yang memimpin kelompok masyarakat Kota Medan menyampaikan laporan pengaduan ke PDI Perjuangan, menjelaskan praktik pungli dilakukan pihak sekolah dengan dalih biaya pengadaan baju seragam, buku pelajaran dan lembar kerja siswa (LKS), serta dana insidental komite sekolah. Menurutnya, hal tersebut terjadi di hampir semua sekolah menengah negeri di Kota Medan, baik tingkat SMP maupun SMA.

“Baju seragam berkisar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu dan LKS yang hanya 10 lembar fotokopian dipatok Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Yang paling memberatkan, dana insidental komite besarannya mencapai satu hingga lima juta rupiah. Ini hasil investigasi kita bersama sejumlah rekan aktivis yang mau berpartisipasi dalam mengurai persoalan ini. Sampai sekarang kita belum mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari pihak sekolah tentang adanya kutipan dana insidental komite. Kita nggak tahu itu dana untuk apa dan apa urgensinya untuk pendidikan,” tukas Idrus, didampingi Abdul Salim, warga Medan Johor yang turut mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

Idrus menegaskan dirinya bertanggungjawab penuh atas laporan yang disampaikan kepada Sastra. Ia berharap PDI Perjuangan dapat menghentikan persoalan ini, demi terciptanya dunia pendidikan di Kota Medan yang bebas dari praktik culas sarat kolusi oknum-oknum tertentu.

Kepada Sastra, Idrus juga menyerahkan berkas berisikan hasil investigasinya ke sejumlah sekolah. Sebelumnya, Idrus dan beberapa masyarakat lainnya juga sudah membuat laporan serupa ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. (red)

Loading...