Wow….Dana APBD Pemko Medan Terparkir Rp2,27 Triliun di Bank

331

APBDM24.co-MEDAN
Klaim pemerintah pusat terkait sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memilik simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi menjadi perincangan hangat di Kota Medan. Seperti diketahui Pemko Medan menjadi salah kota peringkat ke satu dana APBDnya terparkir di Bank.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Medan tidak menampik adanya laporan anggaran sebesar itu. Namun, ia tidak meyakini jika anggaran yang terparkir dari APBD Pemko Medan sebesar Rp2,27 triliun.

“Kalau serapan anggaran minim iya, namun anggaran yang terparkir tidak segitu. Seingat saya per Mei itu ada sekitar Rp 1,6 triliun,” jelas Irwan Ritongan saat dikonfirmasi wartawan usai rapat di gedung DPRD Medan, Kamis (04/08/2016) sore.

Dijelaskan Irwan, banyaknya dana di Pemko Medan pada saat bulai Medi dikarenakan masih belum dibayarnya dana sertifikasi guru. “Waktu itu memang ada dana sertifikasi guru yang belum dibayar. Nah, kalau sekarang posisinya tidak segitu lagi, mungkin sekitar satu triliun lagi,” jelasnya.

Pun pegitu, Irwan mengakui pihaknya akan mengecek kembali anggaran di Pemko Medan saat ini. “Yang jelasnya nanti saya cek kembali, nanti adinda hubungi saya soal posisi berapa persisnya anggaan Pemko sekarang,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung meminta Pemko Medan segera merealisasikannya anggaran tersebut sehingga Pembangunan bisa berkelanjutan. “Kita mintalah Pemko Medan segera merealisasikannya, kok bisa sebesar itu ya,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengatakan pihaknya akan mempertanyakan kenapa Pemko Medan begitu sedikit merealisasikan anggarannya. “Kita akan tanya nanti ke tim Keuangan Pemko kenapa bisa begitu,” jelasnya.

Terkait persoalan ini, Henry Jhon juga menilai kemungkinan Pemko Medan takut merealisasikan anggaran karena banyaknya persoalan terkait masalah hukum. “Kita juga akan tanya nanti, apa karena terkait banyaknya masalah hukum sehingga mereka enggan merealisasikan anggaran. Initinya ada ketakutan mereka kalau realisai anggaran ujung ujungnya bermasalah dengan hukum,” jelasnya. (red)

Loading...