Buruh PT Klambir Jaya Tuntut Pesangon Rp30 Juta

MEDAN-M24 | Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut membahas konflik PHK 120 buruh PT Klambir Jaya, Senin (6/8), terpaksa diskors sampai minggu depan. Sebab tidak ada titik temu atas tuntutan pesangon pekerja yang dipatok Rp15 juta oleh perusahaan, sedangkan buruh meminta Rp30 juta.

Eben, perwakilan pekerja mengatakan, usai RDP pada 17 Juli yang dimediasi Disnaker Sumut dan Disnaker Deliserdang bahwa 120 pekerja telah mengabdi sampai 8-25 tahun, meminta hak pensiun sebesar Rp40 juta. “Kalau tidak, kami minta tetap di angka Rp30 juta,” kata Eben.

Pejabat Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Sumut, Mustamar menilai, dalam waktu 2 minggu sudah dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. “Cuma, apakah masalah PHI atau normatif yang dibahas ? Pengawas bisa turun bila ada pelanggaran normatif,” ujarnya.

Loading...

Dia juga menyarankan perusahaan segera membayar hak-hak para pekerja, sebab akan lebih rumit dan repot bila kasus sampai masuk sidang pengadilan PHI. “Kalau perselisihan hubungan kerja dengan pekerja bisa selesai,” cetusnya.

Sedangkan perwakilan PT Klambir Jaya, A Gultom menyebutkan, ada 5 item yang jadi permintaan pekerja pada saat mediasi. Dari 120 pekerja, hak 30 orang sudah diselesaikan secara adil. “Kami menilai adil dan bijaksana sesuai kemanusiaan. Anjuran Disnaker Rp8,5 juta tapi kami punya minimal angka Rp15 juta, bagi yang punya masa kerja lumayan,” ucapnya.

Sebelum menskors RDP, DPRD Sumut mengimbau perusahaan tetap mengacu Pasal 156 UU No.13/2013 tentang ketenagakerjaan yang mewajibkan semua perusahaan membayar pesangon karyawan PHK. Selain itu, juga diingatkan memakai UU No.2/2004 terkait masa kerja karyawan. (budiman)

Loading...