Dewan Sahkan LPj Wali Kota Medan

Pengesahan LPj Wali Kota

MEDAN-M24 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan terkait pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2017 disahkan menjadi Perda Kota Medan 2018. Meski begitu, Fraksi PAN menolak LPj ini.

Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Iswanda Ramli, Wakil Ketua Ihwan Ritonga bersama Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melalui rapat paripurna dewan, Senin (1/10) sore.

Rapat dipimpin Iswanda Ramli. Selain Wali Kota, hadir pula Wakil Wali Kota Ahkyar Nasution, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat.

Loading...

Kedelapan Fraksi di DPRD Medan yang menerima dan dipenuhi berbagai kritikan dalam pendapat Fraksinya yakni PDIP yang dibacakan Daniel Pinem. Golkar dibacakan Sabar Surya Sitepu, Gerindra dibacakan Surianto, Demokrat dibacakan Parlaungan Simangunsong.
Kemudian PKS dibacakan M Nasir, PPP dibacakan Hamidah, Hanura dibacakan Hendra DS dan Persatuan Nasional dibacakan Andi Lumbangaol.

Sementara itu, Fraksi yang menolak yakni PAN dibacakan Kuat Surbakti. Ketua Fraksi PAN T Bahrumsyah menyebutkan, bahwa pelaksanaan APBD dan LHP BPK RI merupakan satu kesatuan, tetapi dalam pembahasan LPj keuangan pelaksanaan APBD tidak menyertakan LHP audit BPK kepada seluruh anggota pansus.

Disebutkan lagi, munculnya permasalahan berkaitan hasil penilaian BPK RI adalah akibat keterlambatan penyerahan laporan dan belum lengkapnya pendaftaran dan pendataan aset-aset Pemko Medan. Sedangkan persoalan aset, F-PAN menilai Pemko Medan lalai dan tidak serius. Bahkan disinyalir aset Pemko Medan banyak telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Pemko Medan dituding tidak serius dan tidak gigih serta tidak ngotot mempertahankan aset.

Alasan lain F PAN tidak dapat menerima LPj Wali Kota Medan adalah karena minimnya pencapaian target PAD hanya Rp4,409 T dari target Rp5,523 T. “Maka diminta kepada pimpinan SKPD supaya memiliki kreatifitas dan inisiatif mendapatkan sumber pendapatan lain di luar sektor tradisional,” ucapnya. Bahkan masalah revitalisasi pasar, F-PAN menyoroti pembangunan Pasar Marelan, tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yakni terkait sarana dan prasarana. “Seperti tidak dilakukan pembangunan kios seperti kesepakatan awal. Pembangunan hanya berbentuk gudang. Akibatnya, cukup berpotensi adanya pungli dengan alasan pembenahan,” bebernya.

Diakhir pendapatnya, Kuat Surbakti menyampaikan, F-PAN mendukung sepenuhnya rekomendasi Pansus LPj yang tertera pada poin 8 berbunyi: Pansus merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus untuk menindaklanjuti berbagai temuan pansus selama proses pembahasan berlangsung. (bar)

Loading...