DPRD Desak Proses Revitalisasi Pasar Timah Dilanjutkan

MEDAN-M24 | Pelaksanaan revitalisasi Pasar Timah Medan sudah terkatung hampir 5 tahun. Karena itu, DPRD Medan mendesak agar Pemko Medan segera melanjutkan proses revitalisasi. Hal itu terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C, Selasa (24/7).

Anggota Komisi C Dame Duma Sari Hutagalung menilai Pemko Medan harus tegas. “Pemko seharusnya tegas, jangan menuruti hanya kemauan pedagang. Di sinilah ‘marwah’ Pemko Medan dipertaruhkan. Jadi menurut saya Pasar Timah harus segera dilanjutkan, soal proses hukum di sana, biar sambil berjalan,” bilangnya.

Sementara itu, pengembang Pasar Timah Medan, Sumandi Widjaya mengaku kecewa karena hingga sekarang Pemko Medan belum juga mampu mengosongkan pedagang di pasar tersebut.
“Dari 2013 izin prinsipnya sudah keluar, hingga kini belum juga bisa dilakukan revitalisasi terhadap Pasar Timah,” katanya pada RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Hendra DS.

Loading...

Dia menjelaskan, pembangunan pasar ini dirancang tiga lantai. Tiap-tiap lantai dasar untuk pedagang lama disediakan 200 kios. Lantai dua akan dikelola pengembang dan lantai tiga akan diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) secara gratis. Anggaran pembangunan pasar ini ditanggung pengembang dengan perkiraan harga senilai Rp30 miliar dengan sistem BTO (Build Transfer Operational). “Jadi bukan seperti selama ini memakai sistem BOT, setelah kita bangun, bayar lalu operasikan pasar tersebut,” ujarnya.

Mengenai masih adanya sengketa dan proses hukum sehingga belum dilaksanakannya pengosongan, Sumandi menganggap,
itu sebagai upaya mengulur-ulur dilakukannya revitalisasi. Sebab, proses gugatan baik itu di PTUN maupun Kasasi hingga Mahkamah Agung (MA), tetap menolak gugatan dari para pedagang yang menolak revitalisasi pasar tersebut.

“Jadi, sudah tidak ada alasan lagi Pemko Medan untuk tidak mengosongkan pedagang dari sana (pasar timah, red). Karena sudah lima kali dilakukan gugatan tetap saja gugatan mereka (pedagang yang menolak) ditolak. Dan itu sudah inkracht (keputusan yang berkekuatan hukum tetap). Jadi mau nunggu berapa lama lagi,” kesalnya.

Sumandi melanjutkan, terkait pengosongan pedagang, pihaknya sudah berulangkali menyurati Pemko Medan dalam hal ini Satpol PP. Kemudian, juga telah menyurati pihak kepolisian.
“Jadi, sampai kapan lagi kami menunggu pengosongan pedagang. Harusnya Pemko Medan tegas,” harapnya.

Sementara, Sekretaris Satpol PP, Rakhmat Harahap mengakui persoalan pasar timah terjadi akibat adanya ketidakharmonisan antara Pemko Medan terkait persoalan hukum yang sedang berjalan mengenai pasar timah.
Ketua Komisi C, Hendra DS akhirnya mengagendakan kembali RDP, Senin (30/7). Pihaknya akan mengundang Sekda Pemko Medan, Asisten Umum, Dinas PKP2R, serta Kabag Hukum. (bar)

Loading...