DPRD Sumut Akan Temui Gubsu Bahas KUA-PPAS

MEDAN-M24 | Hingga kini Draft Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-ABPD Sumut tahun 2019 belum dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut.

Padahal, Permendagri No.38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah mengatur pengesahan R-APBD Sumut 2019, paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai yaitu pada akhir November 2018.

Anggota Banggar DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan, rancangan KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 sudah diterima DPRD Sumut tanggal 27 Agustus 2018 dan diteken Pj Gubsu Eko Wibowo. “Dalam bulan ini kita ingin menemui Gubsu, mau pastikan apakah rancangan yang diteken mantan Pj Gubsu bisa dilanjutkan atau tidak,” ucapnya.

Loading...

Diakuinya, mereka trauma dengan perubahan sepihak KUA-PPAS P-APBD Sumut 2018 oleh Gubsu tanpa alasan jelas. Sehingga memunculkan fakta ril bahwa Sumut tidak punya P-APBD tahun 2018, “Kita juga ingin memastikan apakah Gubsu mengetahui draft tersebut ? Apakah sudah dimasukkan visi-misinya dalam APBD Sumut 2019,” tegas Zeira.

Seharusnya, lanjut Zeira, ada sinkronisasi antara rancangan yang dibuat mantan Pj Gubsu dan Gubsu agar jangan deadlock atau timbul persoalan saat pembahasan. “Jangan seolah-olah DPRD Sumut menghalangi. Kita berprasangka baik, ini uang rakyat,” imbuhnya.

Diinformasikannya, usulan R-APBD sumut 2019 mencapai Rp13. .679.361.363.818,00. Naik sekira Rp200 miliar lebih dibanding R-APBD Sumut tahun 2018 Rp13.471.581.753.654,00. Kita ingin pokok anggaran disusun cermat, kredibel, transparan, prudent dan kuat,” cetusnya. (budiman)

Loading...