Dugaan KKN Proyek di PLN Belawan, DPRDSU Jadwalkan Pemanggilan

8

MEDAN-M24 | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumateta Utara (DPRDSU) menjadwalkan pemanggilan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), PT PLN Sektor Pembangkitan Belawan, pelaksana proyek (kontraktor) PLN di Belawan hingga para pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRDSU, H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, ketika dihubungi M24 melalui ponsel, Minggu (29/7) siang. Politisi PKS ini mengatakan, pihaknya masih mempelajari kasus dugaan KKN proyek-proyek senilai Rp1,2 M di lingkungan PT PLN Sektor Belawan melalui informasi media massa serta data-data pendukung. Namun dia menyarankan, warga yang melihat/merasakan keganjilan proyek-proyek memakai dana APBN dan APBD, sebaiknya melapor kepada penegak hukum.

Sementara pengaduan ke DPRDSU dapat pula dilakukan, demi memberi penekanan khusus secara politis saat pemanggilan melalui forum RDP. Artinya, ketika warga melaporkan suatu masalah ke DPRDSU, maka dampaknya lebih kuat dibanding inisiatif DPRDSU mengumpulkan sendiri data/informasi seputar dugaan KKN proyek PT PLN di Belawan.
“Jangan sampai ada kesan vested interest (kepentingan tersembunyi) dan conflict of interest. DPRDSU akan menjadwalkan pemanggilan PT PLN dan pelaksana proyek di Belawan kalau data valid sudah dipegang,” terang Syamsul Qodri.

Bagi wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kab Batubara itu, aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) patut proaktif menyelidiki dugaan praktik KKN pengadaan proyek barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan karena massa berbendera mahasiswa telah berunjukrasa ke kantor Kejatisu, pada Senin (16/7) lalu.

Syamsul Qodri meyakini, proyek-proyek PT PLN menggunakan dana APBN sehingga mudah ditelisik jika benar ada indikasi KKN atau penyimpangan aturan atas mekanisme penunjukan langsung (PL) pelaksanaan proyek-proyek. Bahkan dia meminta Kejatisu berkoordinasi dengan BPK RI dalam melakukan audit khusus. (budiman)

Loading...