Dugaan KKN Proyek PLN Belawan, DPRDSU Desak Kejatisu & BPK Proaktif

MEDAN-M24 | Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumateta Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung Lc, mengimbau aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) proaktif menyelidiki dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pengadaan proyek barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.

Syamsul Qodri memastikan proyek-proyek PLN menggunakan dana dari APBN. Artinya, jika ada indikasi dugaan KKN atau penyimpangan aturan atas mekanisme penunjukan langsung (PL) pada proyek-proyek tersebut, aparat hukum bisa meminta BPK melakukan audit khusus.
“Saya harap Kejatisu proaktif menyelidiki. Bila perlu data valid, dorong BPK melakukan audit. Sebab mereka menggunakan dana APBN,” tegas Syamsul Qodri melalui telepon dari Jakarta, Kamis (26/7).

Politisi PKS ini melanjutkan, kalau kelak hasil audit BPK merekomendasikan adanya pelanggaran, maka Kejatisu semakin mudah menindaklanjuti proses penyelidikan dan penyidikan. Legislator membidangi pembangunan/kelistrikan rakyat itu menegaskan,PT PLN Sektor Pembangkitan Belawan harus terbuka terkait realisasi fisik rehab jalan, rehab kantor, rehab gedung mesin dan pengecatan kantor dengan anggaran Rp1,2 miliar yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Termasuk 4 item kegiatan jasa konstruksi rehab yang dipecah-pecah menjadi Rp300 juta per-SPK.

Loading...

Bagi wakil rakyat asal Dapil Sumut V; Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Batubara tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi melalui mekanisme PL di lingkungan PT PLN, wajib mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.
Kendati demikian, Syamsul Qodri mengingatkan, mekanisme PL juga diatur dalam (Peraturan Pemerintah) PP Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 2 November 2015. “Jangan lupa, sesuai Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima penugasan sebagaimana dimaksud hanya dapat melakukan penunjukan langsung (PL) kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN. Bukan sesuka hati mengklaim rekanan sendiri secara tertutup, mengatur rekanan fiktif atau menunjuk perusahaan tertentu, tapi faktanya dilaksanakan pihak lain. Itu jelas melanggar aturan,” tutup Syamsul Qodri dengan nada tinggi. (budiman)

Loading...