Dugaan Korupsi Pembuatan Tugu Mejuah-Juah Perlu Dibuka Terang Benderang

Astrayuda Bangun

MEDAN-M24 | Kasus dugaan korupsi pembuatan Tugu Mejuah-Juah perlu dibuka secara terang benderang. Berbagai pihak harus membiarkan proses hukum berjalan normal.

Itu diungkapkan oleh anggota DPRD Sumut, Astrayuda Bangun, kepada M24, Kamis (11/10). “Ada yang perlu dibuka secara terang benderang, terkait pernyataan penasihat hukum tersangka yang menegaskan tidak ada kerugian negara dan sudah diaudit,” ucap politisi asal Dapil Sumut XI ini.

Dia menilai, pihak eksekutif harus melihat kasus sebagai dorongan supaya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja secara benar. “Kalau benar kan tidak perlu ada yang ditakutkan. Ditahan atau tidak keempat tersangka, hanya penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Karo yang berhak memutuskan,” ucap Astrayuda.

Loading...

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti perbedaan keterangan antara Kasie Pidsus Kejari Karo Dapot Manurung yang menemukan kerugian keuangan negara hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dengan total sekira Rp. 607 juta dan telah dikembalikan ke kas daerah Rp423 juta.
“Dijalani saja proses hukum. Namun, hukum jangan dijadikan alat untuk membuat orang tidak nyaman bekerja,” sebutnya.
Astrayuda juga mempertanyakan alasan penahanan keempat tersangka. Kalau proses hukum didesak-desak, Astrayuda malah curiga ada sesuatu yang kurang beres. Dia mengimbau berbagai pihak agar membiarkan proses hukum berjalan normal. “Semua kembali kepada kewenangan yang dimiliki para penegak hukum. Apakah layak atau tidak mereka ditahan, silahkan saja,” cetus anggota Komisi C itu.

Seperti diketahui, penyidik Kejari Karo menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karo, Senin (8/10/2018). Penggeledahan terkait dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-juah senilai Rp679.573.000 yang ditampung APBD Karo Tahun Anggaran (TA) 2016. Pada kasus ini, Kejari Karo telah menetapkan 4 tersangka. Di antaranya Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan/Pertamanan dan sekarang menjabat Kepala Dinas Tarukim Karo. Kemudian Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir Edi Perin Sebayang (rekanan dan pelaksana kegiatan) serta Roy Hefry Simorangkir selaku pemilik/direktur CV Askonas Konstruksi Utama (AKU). (budiman)

Loading...