Empat Mantan Anggota DPDSU Prapidkan KPK

PN MEDAN-M24 | Sidang gugatan praperadilan empat mantan anggota DPRDSU, Wasingthon Pane, M.Faisal Lubis, Arifin Nainggolan dan Syafrida Fitri terhadap KPK mulai digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, dipimpin Hakim tunggal Erintuah Damanik, Jumat (27/7) kemarin.

Persidangan gugatan peraperadilan itu diawali pembacaan permohonan oleh pemohon yang diwakili kuasa hukum Basuki dan rekan. Di dalam permohonan pemohon disebutkan, bahwa penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam kasus gratifikasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, tidak sah, dan harus dibatalkan demi hukum.

Menurut Basuki, penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh KPK dinilai sangat janggal dan tidak memenuhi unsur hukum berupa dua alat bukti yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. “Klien kami (Wasington Pane, M.Faisal.Lubis, Syafrida Fitri dan Arifin Nainggolan) sama sekali belum pernah diperiksa, mereka hanya dippanggil dan diperiksa sebagai saksi atas perkara orang lain, lalu kenapa tiba-tiba mereka ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Loading...

“Sudah terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap klien kami, karena itu kami meminta agar hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum,” tegasnya.

Sementara itu pihak Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) selaku termohon dalam nota jawabannya menguraikan, bahwa penetapan tersangka terhadap para pemohon adalah telah sesuai hukum acara (KUHAP). “Penetapan tersangka terhadap pemohon sudah sesuai KUHAP, yakni telah ditemukannya dua alat bukti permulaan, sehingga pemohon dinaikkan status hukumnya dari saksi menjadi tersangka” tandas termohon.

Termohon menilai, permintaan pemohon kepada majelis hakim agar membatalkan penetapan tersangka terhadap pemohon, adalah tindakan yang keliru karena apa yang dilakukan termohon telah memenuhi unsur yakni dua alat bukti adanya tindak pidana gratifikasi. Usai siadang Basuki dan rekan mengatakan, inti gugatan mereka adalah meminta agar hakim Erintuah membatalkan penetapan tersangka kepada keempat mantan anggota DPRD Sumut tersebut. “Klien kami tidak pernah diperiksa, tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka, tindakan ini menurut kami adalah tindakan sewenang- wenang, tanpa ada dua alat bukti yang cukup dan bekesesuaian, karena itu kita minta agar hakim dapat menerima seluruh permohonan kita” sebut Basuki.

Setelah mendengarkan pembacaan pemohon dan dilanjutkan jawaban termohon hakim tunggal Erintuah, menunda sidang hingga Senin (30/7), untuk pembacaan replik pemohon.(tiopan)

Sidang gugatan praperadilan empat mantan anggota DPRDSU, Wasingthon Pane, M.Faisal Lubis, Arifin Nainggolan dan Syafrida Fitri terhadap KPK mulai digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, dipimpin Hakim tunggal Erintuah Damanik, Jumat (27/7) kemarin.

Persidangan gugatan peraperadilan itu diawali pembacaan permohonan oleh pemohon yang diwakili kuasa hukum Basuki dan rekan. Di dalam permohonan pemohon disebutkan, bahwa penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam kasus gratifikasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, tidak sah, dan harus dibatalkan demi hukum.

Menurut Basuki, penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh KPK dinilai sangat janggal dan tidak memenuhi unsur hukum berupa dua alat bukti yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. “Klien kami (Wasington Pane, M.Faisal.Lubis, Syafrida Fitri dan Arifin Nainggolan) sama sekali belum pernah diperiksa, mereka hanya dippanggil dan diperiksa sebagai saksi atas perkara orang lain, lalu kenapa tiba-tiba mereka ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

“Sudah terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap klien kami, karena itu kami meminta agar hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum,” tegasnya.

Sementara itu pihak Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) selaku termohon dalam nota jawabannya menguraikan, bahwa penetapan tersangka terhadap para pemohon adalah telah sesuai hukum acara (KUHAP). “Penetapan tersangka terhadap pemohon sudah sesuai KUHAP, yakni telah ditemukannya dua alat bukti permulaan, sehingga pemohon dinaikkan status hukumnya dari saksi menjadi tersangka” tandas termohon.

Termohon menilai, permintaan pemohon kepada majelis hakim agar membatalkan penetapan tersangka terhadap pemohon, adalah tindakan yang keliru karena apa yang dilakukan termohon telah memenuhi unsur yakni dua alat bukti adanya tindak pidana gratifikasi. Usai siadang Basuki dan rekan mengatakan, inti gugatan mereka adalah meminta agar hakim Erintuah membatalkan penetapan tersangka kepada keempat mantan anggota DPRD Sumut tersebut. “Klien kami tidak pernah diperiksa, tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka, tindakan ini menurut kami adalah tindakan sewenang- wenang, tanpa ada dua alat bukti yang cukup dan bekesesuaian, karena itu kita minta agar hakim dapat menerima seluruh permohonan kita” sebut Basuki.

Setelah mendengarkan pembacaan pemohon dan dilanjutkan jawaban termohon hakim tunggal Erintuah, menunda sidang hingga Senin (30/7), untuk pembacaan replik pemohon.(tiopan)

Loading...