Gugatan Wing Zore Ketaren Dikabulkan Hakim PN Medan

Wing Zore Ketaren saat diwawancarai wartawan

PN MEDAN-M24 | Gugatan dengan nomor perkara 159/Pdt.G/2018/PN.Medan yang diajukan Ketua Pengurus Cabang (PC) 0201 FKPPI Medan, Wing Zore Ketaren menggugat sejumlah Pengurus Daerah (PD) II FKPPI Sumatera Utara terkait keputusan sepihak pemberhentian atas jabatannya akhirnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Erintuah Damanik yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 9, PN Medan, Senin (8/10) siang, mengabulkan seluruh gugatan penggugat diantaranya menyatakan sebagai hukum penggugat Wing Zore Ketaren adalah Ketua Cabang FKPPI 0201 Kota Medan periode tahun 2016-2021, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).

“Kemudian menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Pengurus Daerah II FKPPI Nomor: SKEP-61/PD II/FKPPI-SU/II/2018, tanggal 16 Februari 2018 tentang pemberhentian penggugat saudara Wing Zore Ketaren sebagai Ketua Cabang FKPPI 0201 Kota Medan,” ujar Erintuah didampingi dua Hakim Anggota masing-masing Saryana dan Janverson Sinaga.

Loading...

Majelis Hakim juga menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membuat klarifikasi dan pengumuman permintaan maaf di media cetak Kompas, Media Indonesia dan media online Tribun.com dan Detik.com masing masing sebanyak dua kali berturut-turut dalam jangka satu minggu, dengan ukuran lebar 200 mm dan panjang 200 mm dengan kalimat sebagai berikut: Kami yang bertandatangan di bawah ini H. Khairuddin Syah SE selaku Ketua Pimpinan Daerah II FKPPI Sumatera Utara dan Drs Siskandi Siregar Apt selaku Sekretaris PD II FKPPI Sumatera Utara beralamat di Sekretariat Pengurus Daerah II Forum Komunikasi Putra/i Purnawirawan dan Putra/i TNI/Polri, Jln Gagak Hitam, Ringroad, Pasar II, No. 9, Kota Medan, sehubungan dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah II FKPPI Nomor: SKEP-61/PD II/FKPPI-SU/II/2018, tanggal 16 Februari 2018 tentang pemberhentian Wing Zore Ketaren sebagai Ketua Cabang FKPP 0201 Kota Medan, dengan ini memberikan klarifikasi kepada masyarakat umum dan sekaligus meminta maaf kepada Wing Zore Kateran.

“Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp10 juta kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan apabila tergugat I dan tergugat II lalai melakukan kewajibannya untuk membuat klarifikasi permintaan maaf di media cetak maupun media online,” tukasnya.

Majelis Hakim menambahkan, memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk mencabut berita mengenai pemberhentian penggugat sebagai Ketua Cabang FKPPI 0201 Kota Medan dari media sosial Facebook dan Grup WhatsApp FKPPI serta memerintahkan turut tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan FKPPI 0201 Kota Medan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

“Menghukum turut tergugat tunduk pada putusan aquo perkara serta menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung rententeng membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp1,8 juta,” pungkas Majelis Hakim.

Pantauan awak media, tampak ratusan massa FKPPI memadati ruang sidang. Sementara itu diwawancarai usai persidangan, Wing Zore Ketaren didampingi kuasa hukumnya Ramses Kartago mengatakan sangat mengapresiasi putusan hakim.

“Perlu dicatat, hari ini adalah hari bersejarah bagi keluarga besar FKPPI seluruh Indonesia agar tidak semena-mena dalam melakukan pemberhentian anggota. Semua ada aturan dan mekanismenya. Hari ini juga saya tegaskan tidak ada yang menang dan kalah. Putusan pengadilan mempersatukan FKPPI kembali. Jangan ada perpecahan lagi,” pungkasnya.

Sekedar mengetahui dasar gugatan penggugat adalah surat pemecatan yang tidak sesuai dengan Disiplin dan Peraturan Organisasi FKPPI No. PO-02/PP-FKPPI/2009 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi FKPPI tanggal 12 Mei 2009.

“Yang telak pada keputusan ini adalah klien kami (Wing Zore) diberhentikan dari jabatannya di rapat harian yang seharusnya itu hanya bisa dilakukan dalam rapat pleno sesuai anggaran dasar organisasi FKPPI,” kata Ramses, Selasa (20/3/2018).

Menurutnya surat pemecatan yang diberikan kepada kliennya cacat hukum. Apalagi disebutkan bila Wing Zore mendeklarasikan satu calon Pilgub Sumut pada 15 Februari 2018 lalu. (ansah)

Loading...