Izin Pengelolaan Dari Kementrian Agraria Habis, Masyarakat Sei Dadap Tuntut Lepas 40 Ha HGU PTPN 3

8

KISARAN-M24 | Masyarakat Desa Sei Halim Hasak, Kecamatan Sei-Dadap, Asahan, bersama Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Asahan, menuntut pelepasan lahan HGU PTPN III Kebun Sei Dadap.

Lahan seluas 40 Ha dari 902 Ha tersebut, ditengarai sudah tidak lagi mendapatkan ijin pengelolaan dari Kementrian Agraria. Desakan tuntutan pelepasan lahan tersebut terungkap dalam aksi demo di halaman depan Kantor Bupati Asahan, Rabu (8/8).

Koordinator Aksi Pekat IB Asahan, M Syihabuddin, mengatakan, masyarakat Desa Sei Halim Hasak, sudah ada yang memiliki Surat Keterangan Atas Kepemilikan Tanah (SKT), diterbitkan tahun 1971-1977. Dan sudah dipegang 20 KK. “Namun hingga saat ini masih saja tetap diklaim dan dikuasai pihak PTPN III Kebun Sei Dadap,” ungkapnya.

Sementara, berdasarkan data, sejak 2005, lahan HGU PTPN III Kebun Sei Dadap sudah habis masa ijinnya. “Seharusnya PTPN III Kebun Sei Dadap punya 8 ijin HGU. Sementara, hingga saat ini ijin HGU PTPN III Kebun Sei Dadap hanya memiliki 7 ijin HGU,” urainya.

Di Kantor Buapti Asahan, pendemo minta bupati segera melakukan langkah-langkah yang dapat memberikan rasa damai, dengan mengirimkan surat resmi ke pihak manageman PTPN III. Agar pihak Kebun Sei Dadap tak melakukan aktifitas di areal, yang dinilai telah memiliki alas hak/SKT nya.

“Mulai 1993 lalu, lahan 40 hektar tersebut sudah dirampas pihak PTPN 3 Sei Dadap. Padahal, lahan tersebut sudah dikuasai warga sejak 1930,” imbuh Tukimin.

Tukimin menjelaskan, pihak PTPN 3 Sei Dadap pernah menawarkan ganti rugi kepada masyarakat Desa Sei Halim Hasak, yang memiliki surat SKT dengan harga Rp8.000 per rante, namun itu ditolak warga. “Kegiatan penawaran ganti rugi tersebut disaksikan dan dihadiri unsur Muspika pada saat itu,” jelasnya.

Kadis Perkim Asahan, Azmy, menjelaskan, pihak Pemkab Asahan sudah pernah memanggil pihak PTPN 3 Sei Dadap, Mei 2018, guna membahas permasalahan tersebut. “Managemen PTPN 3 Sei Dadap mengatakan masyarakat yang merasa memiliki alas hak, silahkan saja melalui proses pengadilan/persidangan,” jelas Azmy. (khairul)

Loading...