JAM Sumut Minta PT SSL & PT SLR Angkat Kaki

MEDAN-M24 | Jaringan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (JAM Sumut) meminta pemerintah menyelesaikan masalah dugaan pengrusakan lahan oleh PT SSL dan PT SLR di Aeknabara. Permintaan itu disampaikan dalam aksi yang digelar di depan Kantor Gubsu Jln Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (27/7).

Khususnya kepada Pj Gubsu, Eko Subowo massa mendesak agar segera menindaklanjuti permasalahan yang timbul di daerah tersebut. Pasalnya, banyak lahan masyarakat yang dikuasi oleh PT SSL dan PT SLR. Sementara masa Hak Guna Usaha (HGU) ke dua perusahaan tersebut sudah habis.

“Kami minta untuk segera angkat kaki dari lahan tersebut, karena banyak lahan masyarakat rusak karena ulah kedua perusahaan tersebut,” kata Koordinator aksi, Muda Rizky Siregar.

Loading...

Dijelaskannya, kedua perusahaan yang berada di Kab Padang Lawas juga sudah habis kontraknya. Apalagi masyarakat disana diperlakukan kasar oleh oknum-oknum suruhan perusahaan.

“Hanya karena perusahaan berkuasa, jadinya mereka semena-mena di sana. Masyarakat juga banyak menerima perlakukan kasar oleh orang suruhan PT tersebut,” ujarnya

Selain itu, massa juga meminta kepada Pj Gubsu segera menindaklanjuti permasalahan dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. “Kami minta Gubernur segera mencopot Kadis Kehutanan, karena dinilai tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya,” ucapnya.

JAM Sumut menilai banyak perusahaan swasta yang berlindung dibadan pemerintah melalui Kepala Dinas. Hal itu untuk menekan masyarakat. “Kami minta copot Kepala Dinas Kehutanan karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” pintanya lagi.

Aspirasi massa diterima oleh Kepala Bagian Tanah dan Perbatasan Provinsi Sumut, Erwan Siahaan yang berjanji akan membawa berkas ini kepada Gubsu dan instansi terkait. “Kami akan bawah aspirasi para adik-adik mahasiswa, untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dikatakan Erwan, di Sumut masih ada 20 kasus masalah sengketa tanah dengan perusahaan dan masyarakat. Pihaknya berjanji segera memanggil Kadis Kehutanan Sumut guna membahas persoalan tersebut. “Kita akan panggil Dinas Kehutanan, BPN dan DPR untuk merapatkan persoalan ini,” janjinya. (dedi)

Loading...