Kondisi jembatan di Kec Mardingding butuh perhatian Pemerintah

6

KARO-M24 | Kondisi jembatan kecil (Lau Pengalahan) berukuran 4×7 meterdi Kec Mardinding butuh perhatian pemerintah, Pasalnya, jembatan sebagai satu-satunya penghubung antar desa menuju Desa Rimobunga, Dusun Genting, Dusun Piangi dan Dusun Serpang sudah hampir setahuh rusak dan tak kunjung mendapat perbaikan.

Dampaknya dirasakan warga, beberapa kenderaan hartop gardang dua sebagai pengangkutan utama masyarakat di sana selalu terperosok dan nyaris jatuh ke jurang. Belum lagi dengan kondisi papan dasar jembatan yang bolong siap menunggu mangsa.

“Sementara yang melintas di jembatan petani dan anak sekolah, takut menjadi korban akibat kondisi yang sudah rusak parah,” kata Gelora Ginting (40), Warga Desa Mardinding disela-sela pelaksanaan Pesta Budaya Kerja Tahun Desa Kutabuluh, Kec Kutabuluh akhir Juni lalu.

Upaya yang dilakukan masyarakat dengan melakukan pengumpulan dana dari warga dan donatur, sudah terkumpul Rp3 juta dan itu masih berharap bantuan lagi agar jembatan tersebut segera diperbaiki.

“Rusaknya jembatan membuat roda perekonomian masyarakat terhambat, karena tidak dapat membawa hasil taninya ke Kec Mardingding atau Kabanjahe. Begitujuga anak sekolah juga terancam tidak sekolah karena transportasi terganggu,” ucapnya lagi.

Keterpurukan pembangunan insfratruktur di Kab Karo menjadi sorotan anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Br Perangin-angin. Mulai dari penanganan pengungsi erupsi Sinabung, pembangunan air bersih. Belum lagi soal penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba semakin meningkat.

Rencananya, DPRD Sumut akan menjadwalkan kunjungan kerja (Kunker) melakukan survei jembatan di bulan Juli ini. Apakah perbaikannya menggunakan anggaran Pemkab Karo atau dari Pemprovsu. “Mungkin kita akan bantu melalui anggaran yang ada dari Pemprovsu,” jelasnya.

Sedangkan masalah penanganan pengungsi erupsi Sinabung yang tak kunjung rampung, lanjutnya, soal relokasi tahap pertama ke Siosar bermasalah yakni penanganan 103 rumah pengungsi 3 desa diantaranya Desa Sukameriah, Bakerah dan Simacem belum tuntas.

Lalu relokasi Mandiri tahap kedua dengan bantuan BNPB sebesar Rp190,6 miliar ke BPBD Karo juga bermasalah, namun sudah ditangani KPK pertengahan Mei 2018 kemarin. “Relokasi tahap ketiga untuk warga desa Sukanalu, Sigarang-garang, Mardinding dan dusun Lau Kawar ke Siosar, juga belum tuntas. Kinerja bupati terkesan fokus kepada kegiatan seremonial saja,” cetusnya. (sekilap)

Loading...