Konter ponsel terancam gulung tikar

Budiman-Medan | Ratusan massa dari DPD Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Provinsi Sumut menolak, regulasi Permen Kominfo No.12/2016 yang diubah Permen Kominfo No.14/2017 dan diubah lagi dengan Permen Kominfo No.21/2017 tentang registrasi kartu perdana prabayar.

Aksi yang digelar di gedung DPRD Sumut Jln Imam Bonjol, Medan, Senin (2/4). Massa berkumpul di depan pagar pintu masuk, sembari memajang spanduk protes dan berorasi secara bergantian.

Ketua DPD KNCI Sumut, Ridwansyah Saragih mengatakan, alasan datang ke DPRD Sumut untuk mengadukan nasib 6.000 pengusaha kecil konter ponsel yang bakal gulung tikar dalam waktu dekat.

Loading...

Sebab, kebijakan terhadap pembatasan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 SIM Card merampas hajat hidup orang banyak. Apabila sampai 15 April 2018 tak ada perubahan kebijakan, omset pemilik konter akan turun drastis.

“Bahkan sampai menutup usaha konter hape. Dengarkan keluhan kami bapak-ibu anggota dewan. Kami menolak kebijakan 1 NIK untuk 3 kartu SIM perdana. Beri kami izin registrasi melebihi 3 kartu,” cetusnya.

Menanggapi keluhan massa, sebanyak 10 perwakilan demonstran diterima sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Robi Agusman Harahap bersama anggota Sampang Malem dan Ketua FP Gerindra Yantoni Purba.

Yusuf perwakilan demonstran menyatakan, aksi KNCI yang serentak dilakukan di 25 kab/kota di Indonesia meminta agar kebijakan itu dihapus dan menuntut jaminan perlindungan data-data masyarakat.

“Kita dukung pemerintah menertibkan data penduduk pemakai kartu ponsel, agar bisa mengantisipasi aksi kejahatan,” ucap Yusuf.

Menurutnya, Menkominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengeluarkan kebijakan yang membohongi KNCI. Pasalnya, pada 7 November 2017 diputuskan bahwa KNCI boleh registrasi kartu perdana lebih dari 3 kartu. “Tapi sekarang kok kami dibatasi cuma 3 kartu? Kenapa keputusan yang dibuat sebelumnya dianulir sepihak oleh Menkominfo,” sesalnya.

Dijelaskannya, kartu perdana ponsel punya turunan dalam bisnis konter seluler, diantaranya nomor cantik dan paket data internet. Namun, nomor-nomor cantik telah banyak diblokir pemerintah sehingga merugikan pengusaha konter.

“Kami gak rido penzoliman ini. Demi keamanan kita dukung registrasi dengan NIK dan KK. Tapi jangan batasi 3 SIM Card dong,” keluh Yusuf.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Robi Agusman Harahap mengaku, apa yang dikeluhkan KNCI juga menjadi keresahan seluruh warga Indonesia. Pihaknya bersama Komisi A, B dan D akan menggelar RDP gabungan untuk membahasnya.

“Kami berpacu dengan waktu, tolong bantu kami pak dewan. Tanggal 15 April 2018 merupakan limit akhir blokir total dari pemerintah. Artinya stop dan mati semua stok kartu perdana yang akan kami jual. Kami minta pimpinan DPRD Sumut memberi surat dukungan agar disampaikan ke Presiden Jokowi,” pinta Yusuf mengakhiri.

Loading...