KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi TSS & TRB

PANYABUNGAN-M24 | Adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) No:R/1083 KOR.06/20-25/04/2018 tanggal 13 April 2018, terkait Klarifikasi Laporan dan meminta kepada Kejatisu untuk menyampaikan sprindik, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan perkembangan penyidikan, memunculkan penilaian tersendiri bagi pihak Kejatisu.

Hal itu disampaikan Rahman Simanjuntak, tokoh pemuda Mandailing Natal (Madina). “Ada apa dengan Kejatisu yang sampai saat ini belum adanya tingkatan dalam kasus tersebut,” ucap Rahman kepada kru metro24, Jumat pekan lalu.

Rahman menilai pihak Kejatisu terkesan memperlambat dalam penanganan kasus tersebut, sehingga KPK harus menyurati pihak Kejatisu untuk meminta klarifikasi atau sprindik terkait kasus Tapian Siri-Siri (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB).

Loading...

“Kita ketahui, empat pejabat Pemkab Madina sudah dimintai keterangan terkit kasus ini, tentu perkembangannya juga kita tunggu apakah ada unsur korupsi dalam pembangunan TSS dan TRB tersebut,” tukas Rahman.

Rahman menambahkan, sejauh ini pihak Kejatisu dikabarkan juga sudah menurunkan langsung Tim Ahli Polmed ke Kawasan Perbukitan Paya Loting pada 19 April 2018 lalu. Tujuannya untuk melakukan investigasi ke dua lokasi wisata tersebut, namun hasilnya juga belum diketahui.
“Hasil investigasi tersebut juga kita tidak tahu, bahkan kita mendengar ada jamuan makan bersama sejumlah pejabat Pemkab Madina usai melakukan penyelidikan di lapangan. Ada apa ini, tentu perlu diungkap agar transparan dan masyarakat pun tidak menduga-duga,” sebut Rahman.

Rahman setuju bila kasus ini harus segera diambil alih KPK teruta dalam hal penyidikian dugaan korupsi pembangunan kedua objek wisata yang berada di Kompleks Perkantoran Bupati Madina. Sebab papar dia, sesuai UU RI No 30 tahun 2002, BAB II Pasal 9 yang menyebut pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bukannya kita tidak menghargai proses hukum yang berjalan di Kejatisu, namun kita juga ingin tau secara pasti tentang pembangunan TSS dan TRB ada indikasi korupsi atau tidak, makanya kita minta KPK untuk mengambil alih kasus tersebut,” tegas Rahman.

Seperti diketahuisejak kasus dugaan korupsi proyek pembangunan TSS dan TRB mencuat, Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution sempat membuat dua baliho maklumat berisi 6 poin yang intinya menegaskan dirinya tidak korupsi, dan meminta KPK untuk turun ke Madina, serta meminta orang-orang yang menghujatnya untuk segera bertaubat. (fadly)

Loading...