Marsudin Nainggolan Ditarik ke MA, Merry Purba Merasa Jadi Korban OTT KPK

16

MEDAN-M24 | Marsudin Nainggolan resmi digantikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan. Jabatannya akan diisi oleh Djaniko MH Girsang yang sebelumnya menjabat Ketua PN Palembang. Sementara Marsudin dimutasi ke Mahkamah Agung (MA).

Acara serah terima jabatan (sertijab) itu digelar di Pengadilan Tinggi (PT) Medan Jln Ngumban Surbakti, Rabu (5/9) pagi. Saat pelantikan, Djaniko juga telah menandatangani fakta integritas. “Apabila saya melanggar, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya,” bilang Djaniko.

Perlu diketahui, sebelum OTT KPK, Marsudin sebenarnya telah mendapat Surat Keputusan Dirjen Peradilan Umum tertanggal 31 Juli 2008 untuk mendapat promosi menjadi hakim tinggi pada PT Denpasar. Namun pada Jumat (31/8) kemarin, SK itu dibatalkan. Marsudin dimutasi untuk tugas di peradilan yustisial di MA.

Pembatalan SK itu menyusul OTT KPK di PN Medan, Selasa (28/8). Marsudin sempat turut diamankan KPK bersama Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Sontan Merauke Sinaga, Hakim Adhoc Tipikor Merry Purba, dan dua panitera, Helpandi dan Oloan Sirait.

Sempat dibawa ke Jakarta, Marsudin bersama Wahyu dan Sontan akhirnya dipulangkan menyusul Oloan. KPK hanya menetapkan Merry Purba dan Helpandi sebagai tersangka penerima suap dari tersangka pihak swasta, yakni pengusaha Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya, Hadi Setiawan.

Sementara itu, Merry Purba membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengklaim menjadi korban dalam OTT yang dilakukan KPK. Ia bahkan mengaku tak tahu perkara suap yang menjeratnya itu.

Merry mengatakan pihak yang ditangkap tangan oleh KPK adalah panitera pengganti PN Medan Helpandi. Dia mengklaim dijebak sehingga seakan-akan ikut menerima uang suap dari Direktur PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi.

Ia mengaku tak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara Tamin yang ditanganinya itu. Bahkan, kata Merry, uang yang ditemukan di ruang kerjanya merupakan uang yang sengaja diletakkan oleh seseorang.

“Kalau pun ada keberadaan uang di meja saya, kata mereka ya, saya tidak tahu. Meja saya itu selalu terbuka dan tidak pernah tertutup dan saya tidak pernah menerima apapun,” ujarnya seraya meminta dilakukan pengambilan sidik jari di uang tersebut.

Merry Purba yang menggenakan rompi tahanan KPK, mengatakan di depan awak media akan meminta penyidik KPK untuk mengecek seluruh CCTV di ruanganya. Khususnya rekaman sejak Sabtu (25/8/2018) hingga dilakukannya OTT pada Selasa (28/9/2018).

“Saya mohon kepada penyidik KPK dengan segala kerendahan hati saya, tolong selidiki CCTV. Siapa yang masuk ke ruangan saya mulai dari tanggal yang disebutkan itu tanggal 25, karena yang dipertanyakan ke saya kan tanggal 25, sementara tanggal 25 saya tengah kebaktian,” ujar Merry.

Menanggapi itu, KPK menegaskan, penanganan kasus suap lewat OTT berdasarkan bukti yang kuat.

“Kami sering menghadapi penyangkalan-penyangkalan baik yang disertai sumpah dengan agama masing-masing atau tidak. Namun, banyak juga yang mengakui perbuatannya. Yang terpenting bagi KPK adalah tetap menangani kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (5/9).

Febri tak menjelasakan bukti apa saja yang dimaksud. Dia meminta kepada Merry untuk mengungkap informasi jika mengetahui ada pelaku lain dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka. Sebagai pihak yang diduga penerima adalah Merry Purba dan Helpandi, yang merupakan hakim dan panitera pengganti pada PN Medan. Kemudian sebagai tersangka pemberi suap adalah Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan.

Dugaan suap dengan total duit SGD 280 ribu ini terkait dengan vonis Tamin Sukardi di PN Medan pada Senin (27/8). Kasus Tamin di PN Medan disidangkan oleh Merry Purba. (ansah/***)

Loading...