Masalah Zonasi PPDB Online SMAN/SMKN Sesuai Fakta Integritas

MEDAN-M24 | Komisi E DPRD Sumut mempersoalkan masalah seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMAN/SMKN se-Sumut TA 2018/2019. Pasalnya, ada dugaan manipulasi data zonasi dan nilai UN berdasarkan laporan para orangtua ke anggota dewan.

“Jarak rumahnya dekat dari sekolah dan nilai UN tinggi tapi tidak lulus, sementara calon siswa yang jauh rumahnya dan nilai UN lebih rendah bisa lulus. Kenapa bisa begitu Pak Kadis? Bahkan sudah banyak warga Sumut mengadu ke DPRD Sumut,” kata anggota Komisi E DPRD Sumut, Ir Juliski Simorangkir, MM saat raker di gedung dewan, kemarin (30/7)

Menurutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas tahapan seleksi, sesuai jalur akademik dan non akademik. Hal itu membuat warga curiga zonasi sengaja dimanipulasi operator, dengan membuat pencantuman titik koordinat yang salah pada rumah tertentu.

Loading...

“Masalah permainan surat miskin banyak terjadi di Jakarta dan Jawa Tengah. Tapi saya nggak tahu di Sumut, ada nggak? Selebaran sekolah perlu ditingkatkan di kecamatan karena tak ada lagi istilah sekolah favorit,” ucapnya.

Anggota lainnya, Firman Sitorus menilai data zonasi menyimpan beragam masalah. Apalagi keberadaan sekolah belum merata. Begitujuga dengan pencantuman nama tertentu di Kartu Keluarga (KK) menjadi modus, supaya dianggap sebagai keluarga dekat dari suatu sekolah,” cetus Firman.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis menjelaskan, bahwa semua provinsi di Indonesia melakukan serentak PPDB SMAN/SMKN. Sedangkan di Sumut telah menerapkan sistem online dan provinsi lain belum. “Alasan PPDB digelar karena selama ini rekrutmen siswa kurang transparan, mutu pelayanan rendah dan ketersediaan data belum valid,” kilahnya.

Sementara, lanjutnya, di Sumut sudah tahun ke-2 pelaksanaan PPDB online dengan memakai 2 jalur yaitu akademik 70 persen dan non akademik 30 persen. “Kriteria kita saat ini mengakomodir masalah tahun 2017,” ucapnya lagi.

Diakuinya, sosialisasi seleksi memang sangat perlu lantaran secara nasional perintahnya adalah sistem zonasi. Berorientasi pada biaya operasional orangtua siswa, agar lebih murah bila anaknya bersekolah di dekat rumah. “Tahun 2019 kita coba 40 persen zonasi dan 60 persen hasil UN. Masa sosialisasi kita maksimalkan ke SMP dan Tsanawiyah,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal dugaan manipulasi data operator yang sengaja salah menetapkan titik koordinat zonasi, Arsyad enggan menjawab secara rinci. “Kita telah membuat fakta integritas dengan para petugas. Titik koordinat harus jelas ditetapkan termasuk nama jalan, kelurahan dan nomor rumah,” ujarnya.

Dipastikannya, tujuan pemerintah menerapkan sistem PPDB memang untuk menghilangkan konsep sekolah favorit dan menjadikan semua sekolah sama rata statusnya. Sehingga tidak menumpuk siswa-siswa pintar di sekolah tertentu saja. (budiman)

Loading...