Masyarakat Dianggap Kebablasan Gunakan Bahasa Asing

9

MEDAN-M24 | Sejak era reformasi, masyarakat cenderung kebablasan dengan penggunaan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Padahal banyak landasan hukum tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Ini diungkapkan Kepala Balai Bahasa Sumut, Fairul Zabadi pada penyuluhan bahasa Indonesia bagi media massa di Medan, Rabu (15/8).

Alasannya menggandeng media massa, lanjutnya, karena menjadi ujung tombak dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. “Karena itu, penerapan kaidah dan penggunaan bahasa, harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena apa yang ditulis oleh wartawan akan dibaca dan menjadi contoh masyarakat,” bebernya.

Sambung Fairul, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia memiliki sejumlah landasan hukum. Di antaranya pada sumpah pemuda butir ketiga, UUD 1945 Pasal 36 tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia, UU No.24/2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, PP No.57/2014 tentang pengembangan.

Kemudian, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia hingga Perda Provsu No.8/2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Bahasa Indonesia, sambungnya, juga merupakan bagian dari identitas bangsa.

“Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing,” tegasnya.

Oleh sebab itu, bebernya, Balai Bahasa Sumut ingin memperluas jangkauan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan di Sumut untuk mengembalikan, menumbuhkan dan mengembangkan sikap positif terhadap bahasa kebangsaan yang sekarang ini mulai tergerus dengan bahasa asing.

Diakuinya, upaya Pemprov Sumut belum maksimal menerapkan Perda No.8/2017. Salah satu contohnya terlihat dari penamaan bandar udara di Sumut. “Bandara diberi nama Kualanamu International Airport, seharusnya menggunakan bahasa kita dengan penamaan bandar udara internasional Kualanamu,” bebernya.

Pihaknya telah bertemu dengan otoritas Bandara Kualanamu dan sudah ada upaya untuk mengubah. Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi. “Mudah-mudahan Pemprov, DPRD Sumut dan pemangku kepentingan lainnya bisa mendorong untuk menerapkan perda tersebut,” tandasnya. (bar)

Loading...