Mental PNS Rentan Suap dan Gratifikasi, Legislator Pesimis Daerah Belum Siap Terapkan OSS

11

MEDAN-M24 | Komisi B DPRD Sumut pesimis daerah belum siap menerapkan PP 24/2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Pasalnya, selain sosialisasi tidak berjalan masif, kinerja instansi Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu, tidak efektif sampai sekarang, akibat mental ASN/PNS yang rentan suka suap/gratifikasi.

Pantauan M24, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Drs H Aripay Tambunan MM, yang memimpin RDP bersama Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PPTSP) Provinsi Sumut, Ir Arief S Trinugroho MT dan Kadis Perikanan Kelautan Sumut Mulyadi Simatupang, baru-baru ini, di gedung dewan.

Aripay memastikan, OSS adalah barang baru yang belum diketahui publik. “Kami saja baru tahu, bagaimana pula warga? Sosialisasi yang tak massif membuat susah pihak berkepentingan. Apalagi Pasal 98 bisa jadi celah. Memposisikan gubernur, walikota, bupati dan pejabat lembaga berwenang, bisa mengambil keputusan penyelesaian ketika ada hambatan proses OSS,” ungkap Aripay.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi B, seperti Richard P Sidabutar, Jenny RL Berutu, Siti Aminah dan Jan Toguh Damanik, juga menyoroti OSS secara kritis. Richard menegaskan, penerapan OSS bakal menimbulkan kesulitan di kab/kota, bahkan kelembagaan kementerian di Indonesia.

“Mental pemangku kepentingan pengeluar izin masih suka pola-pola lama suap, grativikasi dan korupsi. Mereka selalu ingin jumpa orang-orang yang memerlukan izin. Reformasi di tubuh Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu saja tidak beres, sampai sekarang,” yakin Richard.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, izin satu pintu di Kota Medan, Deliserdang dan daerah lain di Sumut banyak kacau balau, akibat komitmen daerah tak kunjung terbukti. Ketika OSS tak berjalan, Richard percaya akan memunculkan kendala baru di lapangan. Sebab para pemberi izin cenderung suka langsung-langsung dan memakai pola lama. “Sorry, saya agak pesimis dengan OSS ini. Tapi kita jangan berhenti. Alam pasti punya solusi. Intinya kesiapan mental aparat, pejabat, birokrat, gubernur, bupati, walikota dan pimpinan lembaga pemerintahan daerah,” ingat Richard.

141 SIPI Terkendala
Menanggapi itu, Kadis Perikanan Kelautan Sumut, Mulyadi Simatupang, membeberkan, hingga kini 141 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tertunda akibat sistem OSS. Menurut dia, bila 141 SIPI sulit atau lambat keluar, imbasnya membuat nelayan berunjukrasa, karena tak keluar melaut selama 1 bulan alias menganggur.

“Kalo dalam 1 kapal nelayan ada 5 orang awak, maka jumlah tanggungan keluarganya bisa ribuan orang. Rekomendasi teknis telah selesai termasuk pembayaran pajak. Tapi izin tak bisa diproses lantaran PP 24/2018. Dari 141 SIPI itu, ada 54 berkas yang lunas membayar pajak,” ungkap Simatupang.

Sedangkan Kadis PM PPTSP Provinsi Sumut Ir Arief S Trinugroho MT, membenarkan tantangan dan godaan yang sangat besar di wilayah kerjanya terkait suap, korupsi dan grativikasi. “Silahkan 141 SIPI diurus ke kami, tapi lengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB). Silahkan datang ke loket kami. Sosialisasi OSS memang minim,” akunya.

Saat rekomendasi PM PPTSP dikeluarkan, timpal Arief, selanjutnya diikuti penerbitan 141 SIUP SIPI. Kendati demikian, semua tergantung kelancaran akses koneksi online dan server jaringan internet. “Satu izin selesai kurang dari setengah jam. Kalo akses jaringan tak lancar, ya bisa 1 hari,” ujar Arief. (budiman)

Loading...