Menyelimuti Keberadaan Lahan Eks HGU PTPN II, Bom Waktu Hukum & Keamanan Jadi Persoalan Krusial

MEDAN-M24 | Bom waktu masalah hukum dan keamanan hingga kini menjadi 2 persoalan krusial menyelimuti keberadaan lahan eks HGU PTPN II di Provinsi Sumut.

Di sisi hukum, terjadi konflik horizontal dan vertikal, terkait status (legalitas) kepemilikan/pengusahaan tanah, yang kerap berujung bentrok fisik. Sisi lainnya, keamanan wilayah sering terganggu lantaran aksi-aksi berbagai pihak berkepentingan dengan lahan eks HGU PTPN II.

Penjelasan tersebut merupakan hasil pertemuan anggota Pansus eks HGU PTPN II DPRD Sumut dengan Menko Polhukam Wiranto, Rabu (29/8), di kantor Menko Polhukam Jakarta.

Loading...

Anggota Pansus eks HGU PTPN II DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc, kepada M24, menjelaskan, rapat bersama Menko Polhukam bertujuan mencari jalan keluar atas kemelut tanah eks HGU PTPN II, yang tak kunjung tuntas di Sumut.

Berbicara dari Jakarta melalui saluran telepon, Kamis (30/8) siang, Syamsul Qodri membeberkan 4 kesimpulan, hasil pembicaraan dengan Menko Polhukam. Politisi PKS ini mengungkapkan, Pansus telah menyampaikan akar masalah tanah eks HGU PTPN II kepada Wiranto. Mulai dari kejanggalan BPN mengeluarkan izin HGU PTPN II yang tanahnya belum clean and clear, hingga klaim sepihak warga tanpa alas hak. Termasuk sulitnya realisasi tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873 Ha yang tidak kunjung didistribusikan, walau telah ada pelepasan aset oleh Meneg BUMN.

“Begitu pula indikasi mafia tanah bermain dengan pihak PTPN II memperjualbelikan tanah HGU dan eks HGU kepada pihak ketiga/investor. Saya rasa jadi “bom waktu” yang akan meledak setiap saat kalau tak dibereskan,” ujar Syamsul Qodri.

Anggota Komisi D DPRD Sumut ini merinci, ke-4 kesimpulan pertemuan, di antaranya, menyepakati permasalahan tanah eks HGU PTPN II di Sumut mengandung “bom waktu” persoalan hukum dan keamanan. Kemudian akar masalah berada di pusat dan daerah. Menko Polhukam juga segera membuat anatomi persoalan dengan mengundang pihak terkait untuk mengkoordinasikan penyelesaian. Dan Pansus secepatnya menyampaikan rekomendasi ke Prediden RI.

“Kita doakan pertemuan DPRD Sumut dengan Menko Polhukam akan membawa penyelesaian konflik lahan eks HGU PTPN II di Sumut,” tutup Legislator asal Dapil Sumut V tersebut.

Beberapa anggota DPRD Sumut yang bertemu Menko Polhukam, di antaranya, Ketua Pansus Fernando Simanjuntak, anggota Pansus Januari Siregar, Sarma Hutajulu, Doli S Siregar, Roni R Situmorang, Toni Togatorop, Ramses Simbolon dan Aripay Tambunan. (budiman)

Loading...