Pembahasan P-APBD 2018 & R-APBD Sumut 2019 Telat

7

MEDAN – M24 | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut menilai adanya pelanggaran terhadap pembahasan APBD Sumut TA 2018, sesuai Permendagri No.33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD. Seharusnya jadwal pengusulan rancangan perubahan (P-APBD) Sumut sudah dilaporkan pada minggu I bulan Agustus 2018.

Kelalaian Pemprovsu dan Ketua DPRD Sumut itu sangat disesalkan. Sebab, persetujuan bersama antara kedua lintas sektoral terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas P-APBD Sumut 2018, ditetapkan paling lambat akhir bulan September mendatang.

“Atas kelalaian berulang ini, membuktikan Pemprovsu dan pimpinan dewan mengabaikan adanya pelanggaran atauran. Akibatnya, kita telat membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) P-ABPD Sumut 2018,” kata anggota Banggar DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc, kemarin (31/8).

Padahal sebelumnya di sidang paripurna penyampaian sikap Ranperda Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fraksi PKS sudah mengingatkan Pj Gubsu dan Ketua DPRD Sumut memproses rancangan P-APBD Sumut 2018. Namun sampai saat ini, rancangan tersebut tidak juga disampaikan ke dewan. “Sehingga tidak diketahui konsep perubahan anggaran 2018,” ujarnya.

Tidak adanya kordinasi antara kedua lembaga pemerintahan itu, dipastikan akan membuat kinerja anggota dewan tertinggal jauh mempelajarinya karena terlambat dan diburu waktu. “Mau bilang apa lagi. Pemprovsu dan Ketua dewan sama-sama suka langgar aturan. Sayangnya, tak ada sanksi dari Mendagri atas kelalaian yang terus terjadi setiap tahun,” ucapnya dengan geram.

Menurutnya, keterlibatan Tim Transisi Gubernur terpilih Edi Rahmayadi dan Wakilnya, Musa Rajekshah membahas APBD Sumut tidak bisa dilakukan. Keberadaannya tidak untuk membahas anggaran, namun sebatas rancangan kebijakan.
“Saya tak tahu persis apakah Tim Transisi Eramas memang ada sekarang. Seharusnya Tim Transisi ada, baik dari Pemprovsu maupun Eramas supaya bisa mengadopsi visi-misi,” jelasnya.

Dia pun meminta secepatnya Pj Gubsu, Sekda Provsu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut mengirimkan dokumen KUPA-PPAS P-APBD Sumut 2018 dan KUA-PPAS APBD Sumut 2019, agar dijadwalkan pembahasan berbasis komisi untuk mengambil keputusan.

“Kalau terlambat mengesahkan APBD, tentu saja berimbas pada kondusifitas pembangunan daerah dan kesejahteraan warga di penjuru Sumut,” imbuhnya. (budiman)

Loading...