Pemko bayar dari DAU, THR bersumber dari APBD dianggap bermuatan politis

13

MEDAN-M24 |Pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD kepada pejabat daerah dan PNS dianggap bermuatan politis. Keputusan yang mendadak itu membuat pemerintah pusat dinilai, tidak mengerti dan memahami aturan.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Medan, Salman Alfarisi kepada wartawan, Senin (4/6/2018), perihal surat edaran (SE) Nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditujukan kepada Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.

Selain perintah pemberian THR dan gaji ke-13 diwajibkan pada PNS serta ASN daerah, Pemda juga dibebankan pembayaran THR tambahan komponen tunjangan sesuai PP No: 18/2018 dan PP No:19/2018. “Sebetulnya mekanisme penganggaran di APBD ini terencana. Terlebih THR ini bukan kejadian luar biasa, sehingga dibutuhkan perubahan struktur APBD sesegera mungkin,” kata penasehat Fraksi PKS DPRD Medan ini.

Seharusnya, menurut Salman, kalau ada penambahan THR sudah terencana sebelum dibahas pada R-APBD 2018 lalu. “Itulah yang membuat persepsi bahwa keputusan pemerintah ini sangat kental politisnya karena jelang Pilkada dan Pilpres,” bilangnya lagi.

Diakui Salman, pihaknya sangat mendukung THR yang tinggi buat aparatur sipil negara (ASN), tetapi jangan sampai ada muatan politisnya. Meski begitu, PKS tidak mungkin tidak menyetujui perihal SE itu karena ini menyangkut hak-hak ASN.

“Saya khawatir kalau seandainya kebiasaan seperti ini muncul dari pemimpin kita, ini akan jadi mainan politik penghasilan ASN. Mestinya kalau undang-undang sudah jelas, peraturan pemerintah sudah jelas, disegerakan saja, jangan nunggu diakhir jabatan seperti ini,” ujarnya.

Sementara, Pemko Medan harus memutar otak mensiasati kebijakan Presiden Jokowi tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN. Pasalnya, tidak ada alokasi khusus anggaran dari pemerintah pusat untuk membayarnya.

“Uang THR dan gaji 13 itu diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada. Bukan ada dana khusus dari pemerintah untuk itu,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga.

Dijelaskannya, tahun 2018 Pemko Medan mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp1,5 triliun. Uang tersebut ditransper setiap bulannya ke kas daerah.

“Rata-rata Rp120 miliar/bulan DAU yang kami terima. DAU peruntukannya untuk membayar gaji ASN. Sementara dengan jumlah lebih dari 15.000 ASN, maka kebutuhan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan itu Rp100 miliar, berarti ada lebih sekitar Rp20 miliar tiap bulannya,” jelasnya.

Selain membayar gaji, kata dia, sebenarnya DAU bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan. Namun, tahun ini tidak bisa dilakukan demikian menyusul kebijakan pembayaran THR dan gaji 13.

“Sampai Juni nanti berarti ada Rp120 miliar DAU yang disisihkan, cukup membayar THR yang jumlahnya Rp100 miliar, ada lebih Rp20 miliar lagi. Tahun lalu THR-nya hanya besaran gaji pokok, tahun ini THR beserta seluruh tunjangan yang melekat di ASN tersebut,” paparnya.

Pembayaran gaji 13, lanjt Irwan, dilakukan menjelang tahun ajaran baru. “Juli dibayarkan gaji 13,” sebutnya.

“Awal Juli nanti masuk DAU rutin Rp120 miliar. Kebutuhan gaji dan gaji 13 itu Rp200 miliar. Sementara sisa DAU dari pembayaran THR hanya Rp20 miliar, total Rp140 miliar, masih kurang Rp60 miliar lagi. Kekurangan ini akan diambil dari APBD, dalam akuntansi istilahnya kebijakan arus kas,” jelasnya.

Irwan mengungkapkan, tahun 2017 DAU yang diterima Pemko Medan Rp1,6 triliun. Sementara tahun ini turun menjadi Rp 1,5 triliun. Maka dari itu sebenarnya Rp1,5 triliun DAU yang diterima Pemko Medan bukan untuk 12 bulan, tapi 14 bulan.

“Sudahlah alokasi penerimaan DAU tahun ini turun Rp 100 miliar, ada kebijakan pemerintah untuk membayar THR dan gaji 13. Sebenarnya baik uang yang bersumber dari APBD maupun DAU dikumpul di dalam satu rekening, perhitungan tadi cara kami mensiasati kebijakan pemerintah pusat,” tukasnya.(bar)

Loading...