Pemko Medan Raih Opini WDP, Belum Lengkapnya Pendataan Aset Menjadi Penyebabnya

5

MEDAN-M24 | Pemko Medan mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut, atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017. Belum lengkapnya pendataan aset menjadi salah satu penyebab tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu terungkap Sekda Kota Medan, Ir H Syaiful Bahri Lubis MM mewakilkan Walikota Medan menerima hasil pemeriksaan LKPD TA 2017 dari Kepala BPK Perwakilan Sumut, Vicentia Ambar Wahyuni di Auditorium BPK Perwakilan Sumut Jln Imam Bonjol, Medan, Senin (6/8).

Hasil pemeriksaan tersebut juga diberikan kepada Ketua DPRD Medan diwakili Wakil Ketua, H Iswanda Nanda Ramli. Pemko Medan diharapkan, dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kendala sehingga gagal mendapatkan opini WTP.

Selain itu, BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD kepada Pemkab Mandailing Natal dan Pemkab Padang Lawas yang diterima masing-masing Sekda dan Wakil Ketua DPRD.Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD disaksikan jajaran inpektorat dan auditor dari BPK.

Sekda Kota Medan, Ir H Syaiful Bahri Lubis MM beralasan, belum berhasilnya Pemko Medan mendapatkan opini WTP karena masih ada yang harus dilakukan perbaikan terkait masalah aset. Sampai saat ini, aset yang dimiliki Pemko Medan belum terdaftar dengan baik dan lengkap.

“Inilah yang menjadi persoalan. Masih ada dokumentasi pencatatan aset itu kurang lengkap, padahal itu harus lengkap. Itu tidak terlepas dari masa lalu, bukan kesalahan orang yang sekarang. Jadi kita akan terus melakukan perbaikan dan mencari dokumen untuk melengkapinya,” kata Sekda.

Apa yang menjadi kekurangan dari hasil pemeriksaan oleh auditor BPK akan ditindaklanjuti. “Dengan kemauan dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan serta bimbingan penuh dari BPK Perwakilan Sumut, kekurangan itu akan kita penuhi. Insha Allah tahun depan kita mendapat penilaian opini WTP,” kata Sekda.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Vicentia Ambar Wahyuni berharap, Pemko Medan, Pemkab Madina dan Pemkab Padang Lawas segera menindaklanjuti apa yang menjadi kekurangan maupun permasalahan sesuai hasil pemeriksaan.
Apalagi, waktu yang dimiliki untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan masih cukup panjang.

“Sekarang masih bulan Agustus, tentunya untuk mencapai bulan Februari dan Maret tahun depan masih sangat panjang. Akan tetapi jika tindak lanjut baru dilakukan ketika kami (BPK), masuk melakukan pemeriksaan pada Januari tahun depan. Waktunya sangat mepet karena masalah aset meliputi satuan kerja (satker) dan BPP2 yang ada di seluruh kelurahan Kota Medan,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli menilai, pemeriksaan yang dilakukan dapat menjadi lebih baik terhadap pengelolaan keuangan Pemko Medan setiap tahunnya. “Sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel lagi ke depannya,” harap Nanda. (adlan)

Loading...