Penanganan Kasus KM Sinar Bangun, DPRD Sebut Penegak Hukum Jangan Main-Main

7

MEDAN-M24 | Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard P Sidabutar SE, meminta penegak hukum mengawal secara cermat proses hukum terhadap lima tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, 18 Juni 2018 lalu.

Politisi Gerindra ini memastikan, tenggelamnya KM Sinar Bangun akibat kelalaian regulator atau Dishub Samosir dalam mengawasi kapal-kapal kayu berpenumpang yang beroperasi di perairan Danau Toba.
“Jangan kita bicara absurd (konyol) lagi soal analisis cuaca buruk. Intinya banyak kelalaian pihak regulator. Penegak hukum jangan main-main, khususnya polisi, jaksa penuntut umum dan hakim,” ucap Richard kepada M24, Rabu siang (25/7).

Menurut Richard, sekalipun pengeluaran izin trayek kewenangan provinsi, namun, pelaksanaan izin dan pengawasan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. “Jangan macam kiper buang badan. Provinsi dan kabupaten sama-sama buang badan atas tragedi KM Sinar Bangun,” geram Richard.

Dalam RDP antara Komisi B DPRD Sumut bersama para pemangku kepentingan terkait tragedi KM Sinar Bangun, lanjutnya, setiap kapal yang tak lolos uji dilarang berlayar. Pelanggaran atau kelalaian pengawasan akan disanksi dengan merujuk Permenhub No. KM 73/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai/Danau, Permenhub No. KM 58/2007 tentang Perubahan Keputusan Permenhub 73/2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai/danau, Permenhub PM NO. 8/2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lalulintas angkutan jalan, angkutaan sungai, danau/penyeberangan hingga Pasal 359 KUHpidana.

Richard mengingatkan, tujuh Pemkab di kawasan Danau Toba harus serius mengantisipasi keselamatan penumpang, pengunjung dan wisatawan dengan memperhatikan standar keselamatan transportasi, keamanan serta kenyamanan publik. “Ingat ya, regulasi, koordinasi dan eksekusi saja tak cukup. Pakailah hati. Tegakkan hukum kalau regulator dan pemilik kapal lalai,” pungkasnya. (budiman)

Loading...